Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukung Rakyat Myanmar, Aktivis Indonesia Gelar Aksi Pukul Panci

image-gnews
Tangkapan layar saat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Milk Tea Alliance Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk rakyat Myanmar dengan memukul panci dan melakukan salam tiga jari secara virtual, Ahad, 28 Februari 2021.
Tangkapan layar saat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Milk Tea Alliance Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk rakyat Myanmar dengan memukul panci dan melakukan salam tiga jari secara virtual, Ahad, 28 Februari 2021.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Milk Tea Alliance Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Myanmar dalam menentang kudeta. Mereka memukul panci dan melakukan salam tiga jari secara virtual selama beberapa saat pada pukul 20.30 Ahad, 28 Februari 2021, untuk menyuarakan solidaritas mereka.

"Milk Tea Alliance Indonesia ingin membuat semacam aksi solidaritas. Di tengah pandemi setidaknya ini yang dapat kami lakukan," kata Safina Maulida.

Aktivis HAM lainnya, Veronica Koman, mengatakan rakyat Indonesia tidak bisa diam saja melihat konflik di Myanmar. Alasannya apa yang terjadi di negara lain di wilayah regional (ASEAN) bisa sangat berpengaruh terhadap Indonesia.

Tangkapan layar saat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Milk Tea Alliance Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk rakyat Myanmar dengan memukul panci dan melakukan salam tiga jari secara virtual, Ahad, 28 Februari 2021.

Ia mencontohkan gelombang unjuk rasa di dunia Arab atau Arab Spring bisa menular dan terjadi di banyak negara. "Revolusi saja bisa menular kenapa militerisme tidak," ucap Veronica.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Veronica, rakyat Indonesia harus menekan pemerintah agar makin kencang bersuara untuk membantu menyelesaikan masalah di Myanmar. Pasalnya di komunitas internasional dikenal sesuatu yang disebut ASEAN way yang banyak dikritik orang.

"ASEAN way itu artinya diem-diem aja saling mendukung ketidakdemokrasian masing-masing. Jadi harus rakyat yang bersuara menekan pemerintah kita," tuturnya.

Kondisi di Myanmar tak kunjung mereda. Dalam unjuk rasa Ahad kemarin, belasan orang dilaporkan tewas saat polisi membubarkan demonstrasi. Hal ini menjadikan demonstrasi kemarin menjadi yang paling berdarah dalam tiga pekan terakhir.

Baca juga: Myanmar Berdarah: Tujuh Demonstran Dilaporkan Tewas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

20 jam lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.


Didin Damanhuri Klaim Ribuan Orang Bakal Gelar Demonstrasi Serentak di 19 Maret

1 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Didin Damanhuri Klaim Ribuan Orang Bakal Gelar Demonstrasi Serentak di 19 Maret

Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan.


Polisi Sebut Ribuan Massa Bakal Demonstrasi di DPR Rabu, 20 Maret 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Petugas Pengaman Demonstrasi/unjuk rasa/ Petugas Anti Huru-hara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Polisi Sebut Ribuan Massa Bakal Demonstrasi di DPR Rabu, 20 Maret 2024

Polisi sebut akan ada ribuan massa menggelar demonstrasi di DPR pada Rabu, 20 Maret 2024.


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Ingin Cegah Eskalasi Besar Massa Menolak Hasil Pemilu 2024

3 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Ingin Cegah Eskalasi Besar Massa Menolak Hasil Pemilu 2024

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah sudah mendeteksi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu 2024.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

3 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Soroti 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Jokowi, Massa Bawa Nisan di Depan Istana Presiden Yogyakarta

4 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Soroti 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Jokowi, Massa Bawa Nisan di Depan Istana Presiden Yogyakarta

Salah satu yang diserukan massa aksi di Yogyakarta itu adalah menolak hasil Pemilu 2024 yang diwarnai berbagai pelanggaran.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

5 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

5 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.