Dubes Myanmar Desak PBB Hentikan Kudeta oleh Junta Militer


TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mendesak lembaga internasional tersebut mengintervensi kudeta di negaranya. Bahkan, ia meminta PBB untuk menggunakan cara apapun demi menghentikan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan mengembalikan demokrasi di Myanmar.

Permohonan itu ia sampaikan di Sidang Umum PBB usai utusan khusus Sekjen Antonio Guterres, Christine Schraner Burgener, meminta negara manapun untuk tidak mengakui pemerintahan junta. Kurang lebih ada 193 negara yang turut serta dalam sidang umum PBB tersebut.

"Kami membutuhkan sekutu kuat dari komunitas internasional untuk bisa mengakhiri sesegera mungkin kudeta Myanmar, untuk mencegah adanya warga yang tertindas, dan untuk mengembalikan lagi demokrasi di sana," ujar Kyaw Moe Tun, dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 26 Februari 2021.

Christine Schraner Burgener menambahkan, langkah awal yang bisa diambil adalah memberikan sinyal dukungan yang jelas terhadap demokrasi di Myanmar. Selain itu, negara-negara anggota berpengaruh di PBB bisa mendesak junta militer di Myanmar untuk memperbolehkan pemeriksaan independen atas situasi di sana.

"Sayangnya, rezim yang ada saat ini melarang saya untuk berkunjung dalam kapasitas apapaun. Sepertinya mereka berniat untuk melanjutkan penangkapan dalam jumlah besar dan mendesak rakyat untuk menolak keberadaan Liga Nasional Demokrasi (NLD) di pemerintahan."

"Jika terjadi pembantaian oleh militer -- yang sayangnya sudah pernah kita lihat sebelumnya -- terhadap masyarakat yang mencoba menyuarakan pendapatnya, maka mari kita bertindak secara tegas dan kolektif," ujar Burgener, menyinggung operasi Militer Myanmar di tahun 2017 yang mengusir 700 ribu etnis Rohingya.

Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]

Per berita ini ditulis, kudeta di Myanmar sudah berjalan selama hampir sebulan. Selama itu, berbagai peristiwa telah terjadi mulai dari penangkapan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, penerapan status darurat nasional, hingga unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.

Hampir tiap hari ada unjuk rasa di Myanmar walaupun junta militer sudah memperingatkan mereka yang mengatasnamakan Gerakan Pemberontakan Sipil. Alhasil, berbagai penangkapan terhadap aktivis dilakukan. Total, menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 500 lebih orang yang telah ditangkap dan ditahan Militer Myanmar.

Kudeta di Myanmar sendiri dipicu kekalahan partai asosiasi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP). terhadap Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada tahun lalu. NLD, yang dibentuk Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, menang dengan perolehan suara 82 persen.

Militer Myanmar menganggap kemenangan tersebut tidak sah. Oleh karenanya, mereka menyimpulkan bahwa pemerintahan yang ada pantas dikudeta. Namun, Militer Myanmar berjanji akan menggelar pemilu baru untuk mencari pemimpin yang sah.

Baca juga: Gerilya Retno Marsudi Bantu Penyelesaian Konflik Myanmar

ISTMAN MP | REUTERS






Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

13 menit lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

2 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

3 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

3 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

3 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

4 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

4 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

6 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

6 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

7 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.