![Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]](https://statik.tempo.co/data/2021/01/27/id_996682/996682_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden mendesak Kongres Amerika untuk segera mengesahkan anggaran dana bantuan pengendalian pandemi COVID-19 senilai US$1,9 triliun (Rp26.600 triliun). Bahkan, jika dirasa bisa membantu, Joe Biden menyatakan siap memberlakukan syarat-syarat khusus untuk seseorang bisa menerima cek stimulus COVID-19 yang nilainya US$1400 (Rp19,6 juta).
"Saya bisa mempertimbangkan batasan ketat soal siapa yang berhak menerima cek US$1.400, namun saya tidak akan berkompromi untuk besarannya," ujar Joe Biden, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 4 Februari 2021.
Seperti diberitakan sebelumnya, program dana bantuan COVID-19 adalah salah satu program utama Joe Biden sejak dirinya dilantik menjadi Presiden Amerika ke-46 pada Januari lalu. Kedua partai di Kongres Amerika, Republikan dan Demokrat, setuju akan tujuan program tersebut. Namun, keduanya tidak sepaham soal besar anggarannya.
Republikan mendorong nilai anggaran yang jauh lebih kecil, bahkan tidak sampai separuhnya, yaitu US$600 miliar. Menurut Republikan, dana bantuan senilai US$1,9 triliun terlalu besar dan dini mengingat dana bantuan COVID-19 sebelumnya, US$900 miliar, belum lama berlalu. Jika dipaksakan, dampaknya buruk bagi perekonomian Amerika ke depan.
Perbedaan pandangan soal besar nilai anggaran itu membuat program Joe Biden tak kunjung jalan. Padahal, Joe Biden menargetkan anggaran sudah cair di bulan Maret. Itulah kenapa, belakangan, Joe Biden siap memodifikasi programnya selama nilainya tak diubah.
Syarat warga Amerika menerima cek stimulus menjadi bagian yang ia katakan bisa diubah. Sebelumnya, sejumlah anggota Kongres Amerika pun sudah protes bahwa syarat yang dipakai Joe Biden terlalu umum sehingga mereka yang berpendapatan tinggi pun juga bisa menerima cek stimulus.
Baca juga: Joe Biden Kejar Anggaran Belanja Rp 26.600 Triliun untuk Lawan Corona
Seorang tentara Angkatan Udara AS mendapat vaksin COVID-19 di Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, Korea Selatan, 29 Desember 2020. Pasukan AS-Korea (USFK), yang mencakup sekitar 28.500 personel militer Amerika serta ribuan personel lain dan anggota keluarganya, memberikan dosis pertama kepada petugas kesehatan garis depan dan penanggap pertama di pasukan, kata seorang pejabat USFK. Staff Sgt. Betty R. Chevalier/U.S. Air Force/DVIDS/Handout via REUTERS
Secara terpisah, Parlemen Amerika (bagian dari Kongres AS) menyetujui rencana anggaran pada Rabu lalu yang pada intinya bisa mengesahkan dana bantuan COVID-19 tanpa persetujuan Republikan. Hal tersebut karena posisi Demokrat yang mayoritas.
"Kita harus menggunakan segala opsi yang ada," ujar Ketua Parlemen Nancy Pelosi.
Anggota parlemen Republikan, dari Komite Anggaran, Jason Smith memprotes langkah itu. Menurutnya, langkah Demokrat terlalu radikal. "Mereka berniat memanfaatkan pandemi ini untuk mendapat kendali yang lebih besar," ujarnya.
Dengan rencana anggaran yang baru disahkan itu, program dana bantuan COVID-19 Joe Biden bisa disahkan di Senat selama memenangkan suara mayoritas. Sebelumnya, Demokrat harus bisa memenangkan setidaknya 60 suara. Dengan kata lain, hal yang harus dipastikan Joe Biden adalah memastikan Demokrat solid dan mufakat soal programnya.
Baca juga: Joe Biden Batalkan Kebijakan Pemangkasan Anggaran Trump USD 27,4 Miliar
ISTMAN MP | REUTERS
