TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joe Biden berupaya mendapatkan anggaran belanja USD 1,9 triliun (Rp 26.600 triliun) untuk pengendalian pandemi virus corona dan pemulihannya.
Pejabat pemerintahan Joe Biden pada Ahad mencoba membujuk anggota DPR Republikan dan Demokrat untuk mengesahkan proposal anggaran fantastis tersebut, agar bisa mengejar program vaksinasi.
Anggota parlemen dari kedua partai telah setuju bahwa vaksin Covid-19 untuk rakyat Amerika harus menjadi prioritas, tetapi sejumlah Republikan keberatan dengan proposal anggaran gemuk tersebut hanya berselang sebulan setelah kongres mengesahkan USD 900 miliar (Rp 12.600 triliun) paket stimulus corona.
"Tampaknya terlalu dini untuk mempertimbangkan paket dengan ukuran dan cakupan ini," kata Senator Republik Susan Collins, yang menelepon Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dan pembantu Biden lainnya, dikutip dari Reuters, 25 Januari 2021.
Collins mengatakan dia setuju dana tambahan diperlukan untuk distribusi vaksin, tetapi dalam rancangan undang-undang yang "lebih terbatas", dan berencana untuk membahas tindakan seperti itu dengan anggota parlemen lainnya.
Senator Dick Durbin, Senat nomor 2 dari Demokrat, mengatakan seruan itu telah menunjukkan bahwa bantuan virus corona adalah prioritas utama Biden.
"Kami tidak bisa menunggu," kata Wakil Kepala Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan. "Hanya karena Washington pernah macet sebelumnya, bukan berarti harus terus macet."
Jared Bernstein, anggota Dewan Penasihat Ekonomi Biden, mengatakan kepada CNN setelah itu bahwa bantuan USD 900 miliar (Rp 12.600 triliun) yang disahkan pada akhir 2020 hanya akan membantu untuk "satu atau dua bulan."
Pandemi Covid-19 telah menewaskan lebih dari 417.000 orang Amerika, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan menginfeksi lebih dari 175.000 orang Amerika setiap hari.
Presiden Joe Biden, yang menjabat pada hari Rabu, berkampanye dengan janji untuk mengambil tindakan agresif terhadap pandemi, yang sering diremehkan oleh pendahulunya, Presiden Donald Trump.
Pemerintahan Trump tertinggal jauh di belakang target 20 juta orang Amerika yang diinokulasi pada akhir tahun 2020 dan tidak meninggalkan rencana bagaimana mendistribusikan vaksin kepada jutaan orang Amerika, kata Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain pada Ahad.
Sementara Kongres telah mengesahkan total USD 4 triliun (Rp 56.300 triliun) untuk menanggapi pandemi corona, Gedung Putih mengatakan tambahan USD 1,9 triliun (Rp 26.600 triliun) diperlukan untuk menutupi biaya tanggap virus corona dan memberikan peningkatan tunjangan pengangguran dan bantuan kepada rumah tangga.
Setidaknya 16 senator dan dua anggota DPR, anggota DPR Demokrat Josh Gottheimer dan Republikan Tom Reed, ketua bersama Kaukus Pemecah Masalah DPR bipartisan, berpartisipasi dalam panggilan telepon tersebut.
"Intinya adalah ini: Kami berada dalam keadaan darurat nasional, dan kami perlu bertindak seolah-olah kami berada dalam keadaan darurat nasional," kata Biden pada Jumat sebelum menandatangani perintah eksekutif tentang bantuan ekonomi.
Presiden AS terpilih Joe Biden menerima dosis kedua vaksin COVID-19 di Rumah Sakit ChristianaCare Christiana di Newark, Delaware, 11 Januari 2021. REUTERS/Tom Brenner
Menguraikan paketnya awal bulan ini, Biden mengatakan bahwa meskipun memberlakukannya tidak akan murah, tetapi kegagalan untuk melakukannya akan sangat merugikan Amerika.
Meskipun Partai Demokrat Biden secara sempit mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, undang-undang tersebut kemungkinan akan membutuhkan dukungan bipartisan untuk menjadi undang-undang.
Baca juga: Amankan Pelantikan Joe Biden, Hampir 200 Pasukan Positif Covid-19
Selain paket anggaran, ada kekhawatiran tentang proposal untuk mengirim cek stimulus senilai USD 1.400 (Rp 19,6 juta) kepada sebagian besar orang Amerika, yang bahkan beberapa penerima merupakan orang dengan pendapatan yang cukup tinggi.
"Pemberian cek stimulus tambahan yang diusulkan presiden tidak tepat sasaran," kata Collins. Dia berkata, misalnya, bahwa sebuah keluarga beranggotakan lima orang di negara bagian asalnya di Maine dengan pendapatan lebih dari USD 300.000 (Rp 4,2 miliar), yang akan menerima sebagian cek, kemungkinan besar tidak menderita kerugian ekonomi.
Senator Republik Mitt Romney mengatakan dia akan mendengarkan Gedung Putih, tetapi mengatakan kepada "Fox News Sunday" bahwa angka USD 1,9 triliun (Rp 26.600 triliun) itu "mengejutkan" dan meminjam uang dalam jumlah besar untuk mendanai undang-undang itu bukanlah "hal terbaik" bagi ekonomi jangka panjang AS.
Senator Angus King, seorang independen yang sejalan dengan Demokrat, mengatakan para senator dalam panggilan tersebut telah mencari jawaban tentang berapa banyak dari USD 900 miliar (Rp 12.600 triliun) yang disahkan bulan lalu telah dihabiskan.
Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengakui pernyataan dari beberapa Partai Republik tidak positif, tetapi menyuarakan harapan mereka akan melihat kebutuhan segera anggaran setelah panggilan hari Minggu.
"Tapi jika tidak, ada alat yang bisa kita gunakan untuk maju sendiri. Dan kami akan melakukannya," kata Schumer kepada wartawan di New York. Dia mengatakan itu termasuk "rekonsiliasi," yang memungkinkan untuk meloloskan anggaran itu di Senat dengan mayoritas sederhana.
Joe Biden mengatakan dia ingin menyatukan negara yang terpecah. Masa jabatan Trump hampir berakhir dengan pemakzulan keduanya oleh DPR setelah para pendukung menyerbu Capitol AS pada 6 Januari.
Dorongan untuk paket bantuan virus corona diperumit oleh pemakzulan Senat Trump yang membayangi, yang tidak hanya mengancam untuk memperdalam perpecahan antara Demokrat dan Partai Republik Trump, tetapi juga dapat menghabiskan waktu yang mungkin dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah paket anggaran.
Senator mengatakan mereka akan mengesahkan proposal undang-undang anggaran Joe Biden sebelum persidangan pemakzulan Donald Trump dimulai pada minggu 8 Februari.
REUTERS | CNN
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-congress/we-cant-wait-biden-administration-fights-for-1-9-trillion-covid-19-relief-plan-idUSKBN29T0LO?il=0