TEMPO.CO, Jakarta - Amerika merespon keras kudeta Myanmar. Dikutip dari kantor berita Reuters, Presiden Joe Biden mengancam akan memberlakukan lagi sanksi untuk Myanmar jika Militer Myanmar tak segera menghentikan kudetanya.
"Kudeta tersebut adalah serangan terang-terangan terhadap transisi Myanmar menuju negara yang demokratis serta hukum yang berlaku," ujar Joe Biden pada Senin kemarin, 1 Februari 2021.
Sebelumnya, Amerika sempat menerapkan berbagai sanksi ke Myanmar, mulai dari sanksi personal hingga sanksi ekonomi. Misalnya, di tahun 1997, Amerika melarang adanya investasi baru di Myanmar. Contoh lain, di tahun 2012, Amerika memberi sanksi terhadap figur-figur yang mengancam kedamaian, keamanan, serta stabilitas Myanmar.
Sanksi-sanksi tersebut berlangsung selama belasan tahun. Tahun 1997 adalah tahun pertama Amerika memberlakukan sanksi ke Myanmar. Sejak saat itu, sanksi-sanksi baru terus bertambah hingga akhirnya Amerika memutuskan untuk mulai melonggarkannya secara kasus per kasus mulai 2016.
Pertimbangan Amerika memberikan pelonggaran, Myanmar sudah menunjukkan niat transisi ke pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, jika niat itu berbalik seperti semula, maka sanksi berat akan diberikan lagi. Sanksi yang tersisa di Myanmar, sejauh ini, adalah sanksi personal kepada Jenderal Min Aung Hlaing beserta ketiga bawahannya yang terlibat dalam kudeta saat ini.
Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]
Joe Biden tidak hanya mengancam akan memberlakukan sanksi-sanksi itu. Ia juga mengajak berbagai negara untuk bersama-sama mengecam kudeta yang ada. Hal itu kontras dengan gaya pendahulunya, Donald Trump, yang lebih senang jalan sendiri.
"Komunitas internasional harus bersatu, menjadi satu suara untuk menekan militer Myanmar agar segera melepas pemerintahan yang baru saja mereka rebut, untuk melepas aktivis serta pejabat yang mereka tahan."
"Amerika menghapus sanksi ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan perkembangannya menuju demokrasi. Apa yang terjadi sekarang adalah kebalikannya sehingga diperlukan lagi kajian pemberian sanksi dan aksi yang perlu dilakukan," ujar Joe Biden menegaskan.
Menanggapi pernyataan Joe Biden, analis beranggapan bahwa pengaruh Amerika tidak akan seberapa besar. Dengan kata lain, daya tawar Amerika kecil. Hal itu dikarenakan para pejabat militer Myanmar tak tampak memiliki niatan untuk pergi ataupun berbisnis dengan Amerika.
"Jadi, kecil kemungkinan ancaman Joe Biden itu akan memberikan dampak langsung ke para jenderal di Myanmar," ujar Greg Poling dan Simon Hudes, analis dari Center for Strategic and Intenational Studies, saol kudeta Myanmar.
Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Pemimpin Tertinggi Militer Myanmar
ISTMAN MP | REUTERS
