TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu negara bagian India yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Rabu mengesahkan undang-undang yang menghapus sekolah Islam atau madrasah yang dikelola negara.
Pemerintah negara bagian Assam mengatakan sekolah Islam itu menyediakan pendidikan di bawah standar.
Politisi oposisi mengkritik langkah tersebut dan mengatakan itu mencerminkan sikap anti-Muslim pemerintah di negara mayoritas Hindu itu.
Lebih dari 700 sekolah madrasah yang didanai pemerintah di timur laut Assam akan ditutup pada April, kata menteri pendidikan negara bagian Himanta Biswa Sarma mengatakan kepada majelis negara bagian, dikutip dari Reuters, 5 Januari 2021.
"Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid," kata Sarma, seorang politisi yang sedang naik daun di Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi.
Pemerintah daerah akan mengubah madrasah menjadi sekolah umum karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk kepentingan duniawi, katanya.
Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim.
"Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim," kata Wajed Ali Choudhury, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres.
Lebih dari 100 pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior pada hari Selasa mendesak pemerintah BJP di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh, untuk mencabut undang-undang baru yang mengkriminalisasi pindah agama secara paksa pada pengantin perempuan, yang dianggap ditujukan terhadap Muslim.
UU Kebebasan Beragama yang baru saja disahkan pertama kali di Uttar Pradesh, yang mengkriminalisasi seorang perempuan yang pindah agama mengikuti agama suaminya. Undang-undang itu tidak spesifik menyebut salah salah satu agama, tetapi pengkritik mengatakan aturan itu untuk menekan minoritas Muslim. Kelompok Hindu garis keras India telah menuduh pria Muslim menyebarkan agama dengan apa yang mereka sebut "Jihad Cinta", yang membujuk perempuan Hindu menjadi mualaf dengan janji akan dinikahi.
Di bawah undang-undang baru India tersebut, pria dan perempuan dari agama yang berbeda harus memberikan pemberitahuan setidaknya dua bulan kepada hakim distrik sebelum mereka menikah dan mereka akan diberi izin jika tidak ada keberatan.
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-india-state-madrasas/indian-state-bans-islamic-schools-drawing-criticism-idUSKBN2941WB?il=0
https://www.reuters.com/article/us-india-politics-religion/second-indian-state-steps-closer-to-enacting-love-jihad-law-idUSKBN2930X5
