![Alexander Lukashenko terlihat memegang senapan serbu saat pantau demonstrasi di ibu kota Minsk, Belarusia, 23 Agustus 2020.[Belta]](https://statik.tempo.co/data/2020/08/25/id_962208/962208_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat menunda pemberian sanksi bersama kepada pemerintah Belarus, yang awalnya akan dilakukan dengan Inggris dan Kanada pada Selasa kemarin.
AS menunda pengumuman sanksi ini karena berharap bisa mengumumkannya bersama Uni Eropa, yang sempat berselisih internal dalam rapat menteri Luar Negeri pada pekan lalu terkait pemberian sanksi ini.
Uni Eropa telah berjanji pada Agustus untuk menjatuhkan sanksi kepada Belarus terkait dugaan kecurangan pemilu 9 Agustus 2020.
UE juga menyoroti sejumlah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh otoritas Belarus terhadap kelompok oposisi, yang mendesak Presiden Alexander Lukashenko untuk mundur.
“Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi terkoordinasi kepada sejumlah individu di Belarus. Hanya London dan Ottawa yang melakukannya pada Selasa, 29 September 2020,” begitu dilansir Reuters mengutip enam sumber yang mengetahui soal ini pada Rabu, 30 Agustus 2020.
Tiga sumber mengatakan Amerika Serikat menahan diri karena meyakini Uni Eropa kemungkinan bakal mencapai konsensus pada pertemuan Dewan Eropa pada pekan ini.
Satu sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters AS menyiapkan paket sanksi kepada Belarus termasuk sanksi Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya sudah siap tetapi waktu pengumumannya belum pasti.
Sanksi itu bertujuan memberi konsekuensi atas pemilihan yang bermasalah, yang menurut oposisi telah dicurangi. Sanksi itu juga terkait perlakuan otoritas Belarus terhadap pengunjuk rasa oposisi.
Demonstran Belarus menggelar aksi protes meminta Presiden Alexander Lukashenko untuk mundur. Lukashenko sudah memerintah negara tersebut selama 26 tahun dan mengeklaim meraup suara 80 persen pada pemilu 9 Agustus 2020.
Seorang sumber Siprus mengatakan para menlu UE sudah setuju memberikan sanksi terhadap Turki dan Belarus. Sedangkan diplomat Jerman mengatakan dialog konstruktif dengan Turki vital dilakukan untuk menyelesaikan isu Laut Mediterania meskipun blok ini bersimpati dengan Yunani dan Siprus, yang bersengketa dengan Ankara.
FARID NURHAKIM | REUTERS
Sumber:
