Aktivis Pro-Demokrasi Thailand Lapor Plakat Tuntutan Reformasi Raib

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta demonstrasi besar Thailand, yang menuntut reformasi, mengatakan pengunjuk rasa sudah tahu plakat berisi tuntutan reformasi itu akan hilang.

Ini terkait plakat pro-demokrasi yang dipasang pada demonstrasi pada Sabtu dan Ahad pekan lalu. Plakat itu berisi seruan bahwa Thailand adalah milik rakyat dan bukan milik raja.

“Semua orang tahu plakat itu akan segera hilang tapi kesuksesan membuat plakat itu adalah hal yang akan terus diingat. Ini simbol penting,” kata Craig Kunakorn, 33 tahun, seorang pencukur rambut yang hadir dalam demonstrasi pekan lalu, seperti dilansir Reuters pada Senin, 21 September 2020.

Soal ini, salah satu tokoh demonstrasi Thailand, Anon Nampa, yang juta pengacara HAM, mengatakan plakat itu harus dikembalikan kepada rakyat.

“Kami akan pergi dan mengajukan pengaduan ke polisi hari ini agar mencari orang yang mengambil milik rakyat dan siapa yang mengambilnya,” kata Nampa.

Salah satu tokoh sayap kanan pendukung pemerintah dan Kerajaan Thailand, Warong Dechgitvigrom, mengatakan plakat itu tidak pantas dan raja berada di atas politik.

“Itu tidak mencapai apapun,” kata Warong. “Aksi-aksi ini hanyalah simbol melawan raja, tapi raja bukanlah musuh.”

Saat ini, para demonstran semakin berani melawan Kerajaan Thailand dan pemerintahan yang didominasi militer.

Selama dua bulan terakhir, mereka semakin berani melanggar tabu dengan mengritik Kerajaan Thailand, yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang lese majeste.

Demonstran menilai Konstitusi saat ini, yang dibuat oleh militer, memberi raja kekuasaan terlalu besar. Itu memberi kesempatan bagi PM Prayuth chan-o-cha untuk memenangkan pemilu 2020.

Demonstrasi Thailand akan kembali digelar pada Kamis pekan ini. Mereka juga meminta masyarakat tidak bekerja pada 14 Oktober 2020 untuk menyuarakan perubahan.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests/thai-protesters-plaque-challenging-monarchy-removed-from-near-palace-idUSKCN26C00T?il=0