Otoritas Tuntut Pria Hong Kong dalam Kasus Terorisme

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi Hong Kong menangkap seorang pria yang diduga menabrak polisi saat demonstrasi pada Jumat, 3 Juli 2020. Pria ini terkena tuntutan pasal terorisme dan upaya pemisahan diri. Jedennews

    Polisi Hong Kong menangkap seorang pria yang diduga menabrak polisi saat demonstrasi pada Jumat, 3 Juli 2020. Pria ini terkena tuntutan pasal terorisme dan upaya pemisahan diri. Jedennews

    TEMPO.COHong Kong – Otoritas Hong Kong menuntut seorang pria, yang membawa spanduk “Bebaskan Hong Kong” sambil menabrak polisi dengan sepeda motor, dengan tuntutan berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang baru.

    Pria bernama Tong Ying-kit, 23 tahun, ini dikenai pasal separatisme dan terorisme pada Jumat, 3 Juli 2020.

    “Dia menabrakkan sepeda motor ke arah petugas dan melukai beberapa orang,” begitu dilansir Reuters pada Jumat, 3 Juli 2020.

    Beijing menerapkan UU keamanan Nasional Hong Kong pada awal pekan ini.

    Alasannya untuk menangani aksi kerusuhan yang kerap terjadi dalam demonstrasi Hong Kong sejak Juni 2020.

    Warga berdemonstrasi karena awalnya menolak rancangan undang-undang ekstradisi, yang memungkinkan warga diekstradisi ke Cina jika dinilai bersalah.

    Belakangan aksi demonstrasi ini meluas ke menjadi desakan penerapan demokrasi yang lebih luas.

    Ini karena warga Hong Kong menilai Beijing berusaha membatasi kebebasan berekspresi di sana sejak penyerahan kota itu oleh Inggris ke Cina pada 1997 seperti dilansir Channel News Asia.

    Warga Hong Kong kembali turun ke jalan di tengah pandemi Covid-19 untuk menolak UU keamanan nasional ini.

    Kritik menilai UU keamanan nasional Hong Kong itu menghukum tindak kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

    Hukuman maksimal berupa hukuman seumur hidup. Ini dinilai sebagai upaya Beijing meredam permintaan warga Hong Kong untuk demokrasi yang lebih luas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.