Rasisme, Nancy Pelosi Minta Foto Mantan Ketua DPR AS Diturunkan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengirimkan sepucuk surat ke departemen admnistrasi DPR pada Kamis, 18 Juni 2020 untuk meminta izin mencopot empat foto mantan ketua DPR yang pernah memimpin lembaga itu. Upaya Pelosi tersebut adalah langkah terbaru yang dilakukan DPR Amerika Serikat dalam mengevaluasi para pemimpin lembaga itu dengan simbol-simbol.

Pelosi awalnya mengatakan foto-foto mantan ketua DPR yang pernah terlibat dalam perbudakan akan diturunkan dari tempatnya dipajang pada Jumat, 19 Juni 2020. Akan tetapi, DPR Amerika mengumumkan pencopotan foto-foto tersebut dilakukan lebih awal, yakni pada Kamis sore.  

Di antara foto yang akan diturunkan di gedung DPR adalah Gordon Granger, yang berpangkat mayor jenderal. Fotonya tergambar dia sedang berkuda di kawasan Galveston, Texas, yang seolah sedang memberi perintah pada para budak.   

Dikutip dari edition.cnn.com, Pelosi mengatakan dia tidak pernah menyadari soal gambar-gambar mantan ketua DPR Amerika Serikat dan baru mengetahuinya saat menjabat di lembaga itu. Selain Granger, mantan ketua DPR lainnya yang sekarang dipertanyakan adalah Robert Hunter dari Virginia, Howell Cobb dari Georgia, James Off dari South Carolina dan Charles Crisp dari Georgia.       

“Tidak ada ruang di aula kongres atau tempat lain untuk mengenang orang-orang yang mewujudkan kefanatikan dan rasisme kejam dari konfederasi ini,” kata Pelosi di suratnya.

Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir diselimuti gelombang protes atas kebrutalan aparat kepolisian terhadap warga kulit hitam Amerika Serikat. Buntut dari unjuk rasa anti-rasisme ini muncul perdebatan di DPR Amerika Serikat soal simbol-simbol yang dipajang di gedung itu.

Pada Kamis kemarin, anggota senat dari Partai Demokrat berusaha meloloskan RUU untuk mencopot beberapa patung di gedung kongres, namun upaya itu terganjal oleh keberatan dari segelintir politikus Partai Republik yang menilai penurunan patung-patung tersebut harus diputuskan oleh negara, bukan anggota parlemen karena ada undang-undang tentang tokoh yang boleh dihormati di gedung Kongres.