Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menhan Amerika, Jim Mattis, menyampaikan banyak hal terkait penanganan unjuk rasa kematian George Floyd oleh Presiden Donald Trump . Salah satunya, Ia menyebut pelibatan militer di unjuk rasa itu mengingatkan dia soal perbedaan Nazi dan Amerika pada Perang Dunia II.
"Slogan Nazi untuk mengalahkan kita adalah 'Pecah Belah dan Taklukkan', sementara Amerika memiliki slogan 'Di Balik Persatuan ada Kekuatan'," ujar Mattis sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 4 Juni 2020.
Mattis menjelaskan, maksud dari ucapan dia adalah jangan sampai penanganan unjuk rasa George Floyd malah memecah belah warga dan militer. Menurutnya, keduanya adalah satu kesatuan, sama-sama bagian dari Amerika.
Melibatkan militer untuk meredam unjuk rasa George Floyd, kata Mattis, berpotensi menimbulkan perpecahan yang tidak perlu tersebut. Dia menyayangkan sikap Presiden Donald Trump yang menganggap keterlibatan militer sebagai solusi atas unjuk rasa yang terjadi.
"Kita harus membuang pemikiran apapun yang menganggap kota di Amerika adalah medan perang," ujar Mattis. Sebelumnya, penerus Mattis di Kementerian Pertahanan, Mark Esper, menggunakan kata 'Battlespace' (medan perang) untuk menyinggung situasi di Amerika.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa yang banyak terjadi di Amerika saat ini adalah imbas dari kematian George Floyd. Floyd adalah warga kulit hitam di Minneapolis, Minnesota yang meninggal setelah kepolisian setempat menindih lehernya dengan lutut pekan lalu.
Hingga berita ini ditulis, unjuk rasa sudah berlangsung lebih dari sepekan. Beberapa di antaranya berujung kerusuhan dan penjarahan di mana warga bertarung dengan aparat keamanan. Merespon hal tersebut, Trump berkeinginan untuk melibatkan personil militer yang ditentang berbagai gubernur negara bagian.
Di Washington DC, Trump telah menerjunkan 1600 personil militer. Walau mereka hanya berjaga-jaga, berbagai pihak khawatir Trump pada akhirnya akan menggunakan kekuatan militer tersebut untuk meredam unjuk rasa.
ISTMAN MP | REUTERS
