Wali Kota Peru Pura-pura Mati Usai Ketahuan Langgar Lockdown

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi merilis gambar Jaime Rolando Urbina Torres terbaring di peti mati.[Polica Nacional del Per/Evening Standard]

    Polisi merilis gambar Jaime Rolando Urbina Torres terbaring di peti mati.[Polica Nacional del Per/Evening Standard]

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang wali kota di Peru pura-pura jadi korban meninggal Covid-19 dengan berbaring memakai masker di peti mati agar tidak ditangkap karena melanggar lockdown virus corona.

    Wali kota Jaime Rolando Urbina Torres keluar minum-minum dengan teman-teman di Tantara pada Senin malam ketika ia diduga berpura-pura mati demi menjauhkan polisi yang datang untuk menangkap mereka karena menentang perintah tinggal di rumah, menurut laporan Evening Standard pada 21 Mei 2020.

    Wali kota, yang telah menghadapi kritik karena tidak muncul ke publik selama wabah, terlihat dalam foto yang dirilis oleh polisi setempat tampak terbaring di peti mati dengan mata tertutup. Torres ditahan karena melanggar jam malam dan hukum jarak sosial.

    Polisi mengklaim wali kota pura-pura mati seolah-olah ia adalah korban Covid-19, menurut The Times. Tidak jelas di mana dia dan teman-temannya minum atau mengapa peti mati terbuka ada di dekatnya.

    Torres juga mendapat kecaman oleh para pejabat dalam beberapa pekan terakhir karena gagal membuka tempat karantina darurat dan tidak melaksanakan pemeriksaan keselamatan, menurut media setempat seperti dikutip dari Fox News.

    Kota Tantara memasuki 66 hari lockdown atas perintah pemerintah pusat Peru ketika benua Amerika Selatan menjadi pusat pandemi virus corona global dengan 2,1 juta kasus.

    Menurut data dari Universitas John Hopkins yang kutip pada Kamis, Peru telah mencatat 135.905 kasus virus corona dengan 3.983 kematia, sementara 56.169 pasien dinyatakan pulih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.