Pertama Kali, Presiden Trump Bertelepon dengan Pemimpin Taliban

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin milisi Taliban Mullah Baradar Akhund. {THE NEWS.COM.PK]

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin milisi Taliban Mullah Baradar Akhund. {THE NEWS.COM.PK]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan pemimpin Taliban, Mullah Baradar Akhund melalui sambungan telepon pada Selasa, 3 Maret 2020. Ini merupakan percakapan pertama dalam sejarah antara presiden AS dengan petinggi Taliban.

    Kabar itu disampaikan oleh juru bicara Taliban melalui Twitter dan dibenarkan oleh Trump. Trump juga mengatakan pembicaraan dirinya dengan Mullah Baradar berjalan dengan sangat baik.

    "Pembicaraan kami berjalan dengan sangat baik hari ini. Kami akan segera mengakhiri (gencatan senjata) ini semua. Kurasa kami mempunyai tujuan yang sama," ungkap Trump.

    Taliban mengutip pernyataan Baradar dari pembicaraanya dengan Trump. Baradar mendesak Trump untuk mengambil tindakan tegas sehubungan dengan penarikan pasukan asing dari Afghanistan.

    Perjanjian antara Amerika dan Taliban telah ditandatangi pada Sabtu, 29 Februari lalu di Doha, Qatar. Perjanjian ini mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 18 tahun.

    Perjanjian yang telah diteken mencakup komitmen untuk membebaskan 5 ribu milisi Taliban yang ditahan oleh pemerintah Afghanistan dan menukarnya dengan seribu tawanan. Hal itu dinilai oleh para militan sebagai prasyarat untuk perundingan tetapi Presiden Ashraf Ghani menolak untuk melakukannya bahkan sebelum perundingan dimulai.

    Di bawah ketentuan perjanjian AS-Taliban, pasukan asing akan meninggalkan Afghanistan dalam waktu 14 bulan dengan jaminan keamanan Taliban dan janji oleh gerilyawan untuk mengadakan perundingan dengan Kabul.

    Dalam percakapan dengan Presiden Trump, pemimpin Taliban ini juga meminta Presiden Trump untuk tidak mengizinkan siapa pun mengambil tindakan yang melanggar ketentuan perjanjian kedua belah pihak.

    SAFIRA ANDINI | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.