Amerika Sebut Media Resmi Alat Propaganda Partai Komunis Cina

TEMPO.CO, Washington – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana untuk memperlakukan lima media resmi Cina yang beroperasi di sana sama seperti kedutaan besar asing.

Ini artinya perusahaan media asing itu harus mendaftarkan para pegawai mereka dan kepemilikan properti di kementerian Luar Negeri.

Ini berlaku untuk kantor berita Xinhua News, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corp., dan Hai Tian Development USA Inc.

“Kontrol atas kebijakan editorial dan konten menguat selama masa pemerintahan Presiden Xi Jinping,” kata salah satu pejabat seperti dilansir Reuters pada Rabu, 19 Februari 2020.

Dua pejabat senior Kemenlu AS mengatakan keputusan itu dilakukan karena Cina telah memperketat kontrol pemerintah atas media.

Presiden Cina, Xi Jinping, juga bertindak lebih agresif menggunakan media resmi untuk menyebarkan propaganda pro-Beijing.

Pejabat tadi juga mengatakan,”Orang-orang ini faktanya adalah tangan-tangan dari Partai Komunis Cina untuk propaganda.”

Kemenlu AS telah menginformasikan ini dan 5 entitas media resmi Cina lewat surat pada Selasa kemarin ke kedutaan besar Cina di Washington. Kedubes Cina belum merespon permintaan konfirmasi soal ini.

Seorang pejabat lainnya mengatakan kontrol Beijing terhadap media resmi Cina semakin draconian atau keras.

Keputusan AS soal media resmi Cina ini menunjukkan eskalasi ketegangan antara kedua negara sejak Presiden Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS tiga tahun lalu.

AS dan Cina kemudian terlibat sejumlah konflik seperti perang tarif dengan tuduhan Cina melakukan kegiatan mata-mata terhadap AS dan perusahaan swasta untuk mencari informasi intelijen dan rahasia teknologi.

Amerika dan Cina juga bersitegang terkait dukungan Washington terhadap Taiwan dengan penjualan senjata berteknologi canggih skala besar seperti jet tempur, tank dan peluncur rudal. Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak. Sedangkan Taiwan menganggap dirinya sebagai negara merdeka.