Virus Corona, Pekerja Filipina Diizinkan ke Hong Kong dan Macau

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja medis melakukan aksi mogok untuk menuntut perbatasan daerah guna mengurangi penyebaran virus Corona, di Hong Kong, Cina, 4 Februari 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    Pekerja medis melakukan aksi mogok untuk menuntut perbatasan daerah guna mengurangi penyebaran virus Corona, di Hong Kong, Cina, 4 Februari 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Filipina membolehkan para pekerja untuk pergi ke Hong Kong dan Macau sekalipun wabah virus Corona masih memakan korban jiwa di Cina.

    Larangan berkunjung ke Cina telah dilonggarkan bagi para pekerja Filipina di Hong Kong dan Macau setelah organisasi penyedia tenaga kerja di Hong Kong meminta pemerintah Filipina membebaskan para pekerja itu dari kebijakan larangan berkunjung ke Cina.

    Menurut Organisasi bernama Society of Hong Kong Accredited Recruiters, para pekerja asal Filipina akan kehilangan visa mereka jika gagal melapor untuk bekerja tepat waktu.

    Pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan, warga Filipina yang pergi ke Hong Kong dan Macau untuk studi dan bekerja akan diwajibkan untuk menandatangani deklarasi bahwa mereka mengetahui resiko wabah virus Corona.

    Menurut Kementerian Tenaga Kerja Filipina, lebih dari 180 ribu pekerja Filipina bekerja di Hong Kong. Kebanyakan mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga.

    Di tahun 2019, menurut data bank sentral, para pekerja Filipina di Hong Kong membawa uang US$ 180 juta dalam valuta asing.

    Pemerintah Filipina memutuskan untuk memberi izin bagi warganya terbang ke Hong Kong dan Macau untuk bekerja setelah seorang asisten rumah tangga warga Filipina menjadi korban ke-61 terkena virus Corona di Hong Kong. Ada tiga korban virus Corona ditemukan di negara ini, satu di antaranya tewas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.