TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa pada Selasa, 4 Februari 2020, menolak sebagian rencana perdamaian di Timur Tengah yang disorongkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini memicu kemarahan dari Israel yang sangat mendukung proposal damai Amerika Serikat ini.
Dikutip dari reuters.com, keputusan itu disampaikan dalam sebuah pernyataan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, yang menyebut rencana Presiden Trump itu berangkat dari para meter kesepakatan internasional. Uni Eropa sebelumnya pada akhir pekan lalu mengatakan perlu mempelajari rencana damai Trump sebelum membuat putusan.
“Untuk membangun sebuah perdamaian yang abadi dan menyelesaikan masalah status yang belum terselesaikan itu, semua harus diputuskan melalui sejumlah negosiasi antara dua belah pihak,” kata Borrell, yang menyoroti masalah perbatasan Palestina dan status akhir Yerusalem diantara masalah yang masih dipersengketakan.
Menurut Borrell, langkah yang dilakukan Israel untuk menganeksasi teritorial Palestina jika diterapkan, tidak bisa lolos tanpa perlawanan.
Dalam rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Trump akhir pekan lalu, disebutkan Israel akan mendapat bagian besar apa yang selama berpuluh tahun menjadi konflik perebutan, termasuk hampir seluruh wilayah Palestina yang sudah dibangun untuk pemukiman warga Israel. Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Palestina.
Penolakan Uni Eropa itu ditanggapi oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Isreal, Lior Haiat melalui Twitter. Dia mengatakan fakta bahwa Borrell memilih bahasa untuk mengancam Israel tak lama setelah dia melakukan pertemuan dengan Iran, sungguh disayangkan.
“Mengejar kebijakan dan perilaku semacam itu adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa peran Uni Eropa dalam proses apa pun akan diminimalkan," kata Haiat.
Kebijakan Uni Eropa di Timur Tengah cenderung hati-hati karena para anggota di Lembaga terbesar di Benua Biru itu memiliki tingkat simpati berbeda terhadap Palestina dan Israel. Beberapa anggota Uni Eropa ada yang sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, meskipun Uni Eropa secara keseluruhan masalah ini akan dibicarakan dalam perundingan damai.
