Duterte Ancam Putus Hubungan Militer dengan Amerika, Kenapa?

TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperingatkan pemerintah Amerika Serikat bahwa dia akan membatalkan kesepakatan latihan dan pengerahan pasukan bersama jika Washington tidak menerbitkan visa untuk sekutu politiknya.

Duterte mengatakan ini dengan nada marah terkait keputusan AS untuk menolak masuk Ronaldo dela Rosa, yang merupakan bekas kepala polisi dan sekarang menjadi senator.

Dela Rosa mengatakan kantor Kedutaan Besar AS di Manila tidak menjelaskan alasan visanya dibatalkan. Namun, dia meyakini ini kemungkinan besar terkait dengan tuduhan dia telah terlibat dalam tindakan extrajudicial killing saat masih menjabat sebagai kepala polisi Filipina.

“Jika Anda tidak mengkoreksinya, saya akan menutup pangkalan militer, Kesepakatan Kunjungan Pasukan atau VFA. Saya akan mengakhirinya bajingan,” kata Duterte dalam pidato panjang di hadapan bekas pemberontak komunis seperti dilansir Reuters pada Kamis, 23 Januari 2020.

Duterte melanjutkan,”Saya memberi pemerintah ini dan pemerintah Amerika satu bulan dari sekarang.”

Kesepakatan Kunjungan Pasukan atau VFA itu ditandatangani pada 1998 dan menjadi payung hukum untuk kedatangan ribuan tentara AS. Militer AS melakukan rotasi di Filipina untuk latihan militer dan operasi bantuan kemanusiaan.

Soal ancaman Duterte ini, Menhan Delfin Lorezana menolak bicara soal ini.

Duterte tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya terhadap AS, yang dianggapnya munafik dan mengganggu.

Namun, dia juga mengakui mayoritas orang Filipina dan militernya menghargai negara bekas penguasa kolonial itu.

AS merupakan sekutu terdekat pertahanan Filipina dan ada jutaan warga Filipina memiliki saudara yang merupakan warga AS.

Namun, hubungan Filipina dan AS kerap menegang. Sebelum ini, Duterte melarang pemberian visa kepada dua senator asal AS yaitu Richard Durbin dan Patrick Leahy.

Ini karena dua senator itu mengusulkan pelarangan masuk AS semua pejabat Filipina yang terlibat dalam penangkapan Senator Leila de Lima, yang merupakan bekas menteri Hukum. De Lima juga dikenal sebagai pengritik besar Duterte terkait perang narkoba, dinilai melanggar HAM dan membunuh ribuan orang. Kedutaan Besar AS di Manila belum mengeluarkan pernyataan soal visa Dela Rosa itu.