Aung San Suu Kyi Siap Bela Myanmar dari Tuduhan Genosida Rohingya

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri makan siang khusus tentang pembangunan berkelanjutan di sela-sela KTT ASEAN di Bangkok, Thailand, 4 November 2019. Suu Kyi akan muncul di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memperebutkan sebuah kasus yang diajukan oleh Gambia menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, kata pemerintahnya, Rabu.[REUTERS / Soe Zeya Tun / File Photo]

    Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri makan siang khusus tentang pembangunan berkelanjutan di sela-sela KTT ASEAN di Bangkok, Thailand, 4 November 2019. Suu Kyi akan muncul di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memperebutkan sebuah kasus yang diajukan oleh Gambia menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, kata pemerintahnya, Rabu.[REUTERS / Soe Zeya Tun / File Photo]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi terbang ke Pengadilan Kejahatan Internasional PBB di Den Haag pada Ahad, untuk membela negaranya dari tuduhan genosida minoritas Muslim Rohingya.

    Suu Kyi terlihat tersenyum ketika dia berjalan melewati bandara di ibu kota Naypyitaw, diapit oleh para pejabat, sehari setelah ribuan orang berkumpul untuk mendukung dan mendoakannya.

    Demonstrasi direncanakan sepanjang minggu mendatang, dengan audiensi ditetapkan pada 10 hingga 12 Desember, dan puluhan pendukung juga menuju Den Haag, di Belanda, untuk menemani Suu Kyi.

    "Saya percaya pada Bunda Suu dan mencintainya," kata Tin Aung Thein, penyelenggara tur kelompok di bandara di Yangon, seperti dikutip dari Reuters, 9 Desember 2019. "Saya ingin (dunia) mengetahui kebenaran. Negara ini sangat menderita karena berita palsu."

    Gambia, sebuah negara kecil, sebagian besar Muslim di Afrika Barat, mengajukan gugatan pada bulan November dengan menuduh Myanmar melakukan genosida, kejahatan internasional paling serius, terhadap minoritas Muslim Rohingya.

    Selama tiga hari persidangan, Gambia akan meminta panel 16-anggota hakim PBB di Pengadilan Kejahatan Internasional agar mengeluarkan langkah-langkah sementara demi melindungi Rohingya sebelum kasus ini dapat didengar secara penuh.

    Ribuan pengungsi Rohingya di Bangladesh memperingati tahun kedua pembantaian terhadap etnis itu dengan melakukan aksi turun ke jalan. Sumber: Al Jazeera

    Lebih dari 730.000 Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2017 setelah penindasan brutal yang dipimpin militer Myanmar, menurut laporan PBB. PBB mengatakan mereka dieksekusi dengan niat genosida, termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan.

    Meskipun ada kecaman internasional atas kampanye tersebut, Suu Kyi, yang pemerintahnya telah membela kampanye tersebut sebagai tanggapan yang sah terhadap serangan oleh militan Rohingya, tetap menikmati popularitas di dalam negeri.

    "Saya percaya pada Bunda Suu selamanya," kata Zaw Htet, seorang mantan tahanan politik yang bergabung dalam perjalanan ke Den Haag.

    Pada hari Sabtu, ribuan orang berunjuk rasa di Naypyitaw sementara para pejabat senior mengadakan upacara doa di Katedral Tritunggal Mahakudus di bekas ibu kota Yangon.

    Suu Kyi menghabiskan malam sebelum keberangkatannya dengan menteri luar negeri China Wang Yi, dengan kedua negara menjanjikan ikatan yang lebih kuat, menurut Zhao Lijian, wakil direktur jenderal departemen informasi di kementerian luar negeri Cina.

    "Aung San Suu Kyi berterima kasih kepada Cina atas dukungan dan bantuannya yang kuat dalam menjaga kedaulatan nasional, menentang campur tangan asing, dan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial," katanya di Twitter pada Ahad.

    Demonstrasi pro Aung San Suu Kyi telah diadakan di kota-kota besar Myanmar sejak berita melaporkan dia akan menghadiri audiensi kasus genosida etnis Rohingya di Pengadilan Kejahatan Internasional, Den Haag, Belanda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.