TEMPO.CO, Jakarta - Patrick Fallis, Senior Policy Officer dari Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) melakukan kunjungan ke Sekretariat ASEAN, awal pekan lalu. Kunjungan itu bagian dari komitmen Jerman dalam mewujudkan tatanan dunia berlandasan aturan dan
multilateralisme serta pandangan Jerman yang melihat negara anggota ASEAN sebagai mitra strategis yang penting.
Kedutaan Besar Jerman dalam keterangannya menjelaskan Fallis dalam kunjungannya ke Sekretariat ASEAN melakukan dialog dengan Kepala
Bagian Kerja Sama Program dan Pengelolaan Proyek, Dameria Rimta Silangit, sertaKepala Bagian Lingkungan Hidup, Vong Sok. Pertemuan itu diantaranya membahas cara mengembangkan kerja sama produktif ASEAN - Jerman lebih lanjut.
Baca Juga:
Fallis juga menyerahkan surat pernyataan komitmen senilai lebih dari 4 juta euro atau sekitar Rp 62 miliar untuk sebuah proyek regional baru tentang pencegahan limbah dan ekonomi sirkuler untuk perlindungan lautan dan terumbu karang, yang didanai oleh Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman.
Proyek ini direncanakan untuk dimulai pada tahun 2020 dan akan mendukung negara-negara ASEAN dalam peningkatan kapasitas untuk pengurangan bocoran limbah darat ke laut untuk melindungi lautan. Fokus geografis proyek pilot ini adalah pada sumber utama limbah laut sepanjang sistem Sungai Mekong (termasuk wilayah Vietnam dan Kamboja).
Dengan komitmen baru ini, kerja sama pembangunan Jerman - ASEAN, terhitung sejak 2006 telah mencapai volume lebih dari 170 juta euro.
Berdasarkan kerangka aksi “ASEAN Framework of Action on Marine Debris”, kerja sama regional dan pengelolaan pengetahuan antara kelompok kerja ASEAN akan ditingkatkan. Sebuah lingkup kegiatan lain akan berfokus pada pengembangan upaya nasional untuk pengurangan bocoran limbah dan penerjemahannya menjadi strategi pada tingkat daerah.
Jerman merupakan satu-satunya mitra pembangunan resmi dari ASEAN dan
mendukungnya dalam mengembangkan solusi bersama untuk menyeimbangkan pelestarian lingkungan dengan integrasi ekonomi berlandasan prinsip tata pemerintahan yang baik, yang berkontribusi terhadap kestabilan dan kemakmuran regional
