TEMPO.CO, Yohanesburg – Afrika Selatan memblokir rencana penjualan senjata canggih ke sejumlah negara termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Ini terjadi setelah adanya sengketa inspeksi sehingga membahayakan transaksi bisnis puluhan triliun rupiah dan ribuan lapangan kerja di sektor industri senjata.
Sengketa itu terkait adanya klausa di dalam dokumen ekspor, yang menyatakan pembeli senjata asing diwajibkan berjanji tidak menyerahkan senjata itu kepada pihak ketiga.
Dokumen juga menyatakan pejabat Afrika Selatan berhak menginspeksi fasilitas senjata milik pembeli asing untuk memverifikasi kepatuhan.
“Pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menolak inspeksi senjata ini yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara mereka,” begitu dilansir Reuters mengutip sumber dari manajemen perusahaan senjata seperti dilansir pada Sabtu, 23 November 2019.
Ekspor senjata berteknologi canggih ini melibatkan perusahaan Denel dan Rheinmetall Denel Munition mengatakan sengketa ini membuat ekspor terhambat.
Perusahaan manufaktur senjata ketiga juga membenarkan ini. RDM mengatakan ekspor senjata ke Timur Tengah terhambat sejak Maret 2019.
Negara lain yang menolak klausul itu adalah Oman dan Aljazair sehingga impor senjata dari Afrika Selatan di blokir.
Pejabat pemerintah dari keempat negara di Timur Tengah ini tidak merespon permintaan penjelasan lewat email dan telepon dari Reuters.
Soal ini, Ezra Jele, direktur kontrol senjata konvensional di kementerian Pertahanan Afrika Selatan, mengatakan pemerintah mempertimbangkan klausul soal perlindungan HAM, konflik regional, resolusi DK PBB, dan kepentingan nasional saat mengevaluasi izin ekspor senjata.
Soal ini, Asosiasi Senjata Maritim dan Luar Angkasa Afrika Selatan atau AMD mengatakan sengketa ini membahayakan pertumbuhan industri.
“Satu klausa itu menghambat ekspor senjata senilai US$1.7 miliar atau sekitar Rp24 triliun hari ini,” kata Simphiwe Hamilton, kepala AMD.
