TEMPO.CO, Seoul – Pemerintah Korea Selatan segera mengakhiri kerja sama intelijen dengan pemerintah Jepang pada Sabtu, 23 November 2019.
Langkah Seoul ini bertentangan dengan tekanan pemerintah Amerika Serikat agar kedua sekutu terdekat di Asia ini mengakhiri sengketa dan melanjutkan kerja sama keamanan di Asia.
“Kecuali ada perubahan dalam perilaku Jepang, posisi kami adalah kami tidak akan memperpanjang kerja sama itu,” kata Kang Kyung-wha, menteri Luar Negeri Korea Selatan, kepada parlemen pada Kamis malam, 21 November 2019 seperti dilansir Reuters.
Kerja sama Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer atau GSOMIA ini bakal berakhir pada Sabtu tengah malam kecuali Seoul memperpanjang.
Pada Agustus, pemerintah Korea Selatan memberitahu Jepang bahwa Seoul akan mengakhiri GSOMIA setelah Jepang mengenakan batasan atas ekspor mineral penting ke Seoul.
Mineral ini dibutuhkan untuk produksi produk semikonduktor dan layar di industri Korea Selatan.
Masalah lain yang menjadi akar persengketaan kedua negara adalah kemarahan Seoul atas kolonisasi Jepang pada 1910 – 1945 di Semenanjung Korea.
Korea Selatan meminta Jepang agar mencabut batasan perdagangan atau ekspor mineral penting jika ingin melanjutkan kerja sama intelijen.
Sebaliknya, Jepang mempertahankan agar kerja sama ini dilanjutkan saja.
Tuduhan juga datang dari pejabat paling senior di pemerintahan Presiden Moon Jae-in terhadap Jepang.
Menteri Urusan Politik, Kang Gi-jung, mengatakan pada Kamis bahwa pemerintah Jepang menolak mengakui kesalahan dan malah meminta Korea Selatan mengibarkan bendera putih.
“Jadi kemajuan isu kerja sama kedua negara menjadi tidak bagus,” kata kata Kang seperti dilansir Yonhap.
Soal ini, Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono, mengatakan berakhirnya kerja sama intelijen ini tidak akan berdampak langsung pada keamanan negaranya. Tapi ini bisa mengirim sinyal berbeda kepada Korea Utara.
