PM Australia Morrison Komentari Larangan Visa Kedubes Cina

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Australia Scott Morrison.[ABC]

    PM Australia Scott Morrison.[ABC]

    TEMPO.COCanberra – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyesalkan keputusan pemerintah Cina untuk melarang masuk dua anggota pejabat negara itu.

    Morrison mengaku merasa sangat kecewa. Dia menyerahkan kepada pemerintah Cina untuk menjelaskan keputusan itu sambil membela hak anggota Partai Liberal, Andrew Hastie, dan James Paterson, untuk bicara soal Hak Asasi Manusia.

    “Keduanya tidak mendapat visa, yang saya pikir sangat disayangkan,” kata Morrison kepada Radio FiveAA dan dikutip News pada Senin, 18 November 2019.

    Morrison mengatakan Australia adalah negara berdasarkan demokrasi. “Kami mengungkapkan pikiran kami sebagai individu dan tentunya James serta Andrew juga tahu soal ini bahwa kami akan selalu menjadi diri kami,” kata Morrison.

    Kedua pejabat ini dilarang masuk ke Cina hingga keduanya tidak lagi mengritik kebijakan negara Tirai Bambu itu.

    Selama ini, keduanya telah mengritik pemerintah Cina, yang dinilai mencoba mempengaruhi kebijakan Australia. Keduanya juga bicara soal penahanan penulis keturunan Cina – Australia, Yang Hengjun, protes Demokrasi di Hong Kong dan penahanan massa warga minoritas Muslim Uighur.

    Soal ini, Senator Paterson mengatakan dia tidak akan mengikuti perintah dari negara asing untuk mengubah pandangan politiknya.

    “Meskipun saya ingin mengubah pandangan dan melunakkannya, saya merasa ini mustahil dilakukan saat ini setelah mendengar tuntutan itu dari kedutaan Cina,” kata Paterson kepada media ABC Radio.

    Pemimpin oposisi, Anthony Albanese, mengatakan larangan visa itu sebagai hal yang disayangkan. “Kami mendukung kebebasan berpendapat di Australia,” kata dia seperti dilansir Sky News.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.