Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oposisi Desak Presiden Morales Mundur Pasca Menang Pemilu

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Bolivia Evo Morales bermain terompet dalam parade tahunan untuk menghormati El Senor del Gran Poder atau The Lord of Great Power di La Paz, Bolivia, 10 Juni 2017. REUTERS
Presiden Bolivia Evo Morales bermain terompet dalam parade tahunan untuk menghormati El Senor del Gran Poder atau The Lord of Great Power di La Paz, Bolivia, 10 Juni 2017. REUTERS
Iklan

TEMPO.COLa Paz – Seorang tokoh oposisi Bolivia, Luis Fernando Camacho, mendesak Presiden Evo Morales untuk mundur pasca pemilu.

Camacho, yang muncul sebagai tokoh publik oposisi, mengatakan dia akan mengerahkan massa pada Rabu, 6 November 2019, ke Ibu Kota La Paz untuk mendesak pengunduran diri Morales.

“Saya akan kembali ke La Paz pada pukul setengah tiga besok sore dan melakukannya setiap hari hingga bisa memasuki istana pemerintah,” kata Camacho seperti dilansir Reuters pada Selasa, 5 November 2019.

Camacho dan sejumlah tokoh oposisi mendesak Morales untuk mundur karena kemenangannya pada pemilu Oktober 2019 diragukan. Ini membuat negara miskin di Amerika Selatan ini memasuki krisis demokrasi.

“Kami merasa yakin bahwa kami harus mempromosikan aksi yang jelas, damai dan demokratik karena dia telah melakukan penipuan monumental dengan tidak menghormati kehendak rakyat,” kata Carlos Mesa, salah satu tokoh oposisi.

Jorge Quiroga, seorang bekas Presiden Bolivia, menuding Morales sebagai tiran. Dia juga membandingkan tindakan Morales dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang dituding korupsi dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Camacho sendiri telah berulangkali terbang dari kota tempat tinggalnya Santa Cruz dan tiba di La Paz. Pada Selasa kemarin, dia melakukan hal yang sama. Namun, Camacho tidak bisa meninggalkan bandara karena massa pendukung Morales berkumpul di pintu keluar bandara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ini membuat Camacho pulang kembali ke La Paz dengan dibantu pesawat angkatan udara.

Camacho mengatakan akan kembali datang ke La Paz pada Rabu ini dengan membawa surat pengunduran diri Morales untuk membuat isu ini semakin diperdebatkan.

Seperti diberitakan, Morales menang pemilu 10 poin pada Oktober 2019 melawan rivalnya Carlos Mesa.

Pengumuman kemenangan ini terjadi setelah proses penghitungan suara sempat tertunda selama 24 jam. Setelah proses penghitungan kembali digelar, Morales langsung unggul jauh.

Organization of American States sedang menggelar audit soal ini dan akan mengumumkan hasilnya pada pertengahan bulan.

Morales merupakan pemimpin dari warga asli Bolivia pertama yang terpilih sebagai Presiden pada 2006. Dia mendukung audit oleh OAS untuk mengakhiri kisruh ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

12 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 hari lalu

Warga melihat sapi kurban milik Presiden Joko Widodo di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2023.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.