India Batal Ikut Blok Dagang Terbesar di Dunia, Cina Pemicunya?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri India, Narendra Modi, (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping. Reuters India

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping. Reuters India

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri India Narendra Modi mengundurkan diri dari blok dagang terbesar di dunia yang beranggotakan 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra di detik-detik akhir kesepakatan dibuat di Bangkok, Thailand.

    Berdasarkan laporan Reuters, 4 November 2019, Modi menyatakan menolak bergabung dengan pakta perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RECP karena tidak mau menyakiti petani, pengusaha, pekerja, dan konsumen di negaranya.

    Modi mengatakan, dirinya bertanggung jawab atas kepentingan rakyat India.

    "Saat saya mengukur perjanjian RCEP dengan penghormatan pada kepentingan semua orang India, saya tidak mendapatkan jawaban positif," kata Modi.

    "Baik Tasliman Gandhiji maupun nurani saya sendiri tidak membolehkan saya bergabung dengan RCEP. Pernyataan Bapak bangsa Mahatma Gandhi untuk selalu memikirkan yang termiskin di masyarakat dalam situasi meragukan," Modi menjelaskan.

    Meski mengundurkan diri, pintu bagi India untuk bergabung dengan RCEP tetap dibuka.

    Dengan India mundur, RCEP resmi beranggotakan 15 negara yakni 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN yakni Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Masing-masing negara akan menandatangani pembentuan pakta ekonomi ini tahun depan.

    PM Narendra Modi mengkhawatirkan kesepakatan pembentukan RCEP akan berdampak pada penghapusan secara gradual sejumlah tarif, membuka pasar-pasarnya untuk kebanjiran barang=barang murah dari Cina dan produk pertanian dari Australia dan Selandia Baru yang dapat mencederai para produser India.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.