Twitter Resmi Hentikan Semua Iklan Politik 22 November 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala eksekutif Twitter, Jack Dorsey menyatakan Twitter akan menghentikan seluruh jenis iklan politik mulai 22 November 2019.

"Kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik secara global di Twitter. Kami percaya pesan politik harus didapatkan, bukan dibeli," Dorsey menjelaskan melalui tweet, sebagaimana dilaporkan CNN, 30 Oktober 2019.

Menurut kepala keuangan Twitter, Ned Segal melalui Tweet, Rabu, 30 Oktober 2019, Twitter meraih pendapatan lebih dari US$ 30 juta dari iklan politik pada 2018.

Oleh karena itu, Segal menegaskan keputusan menghentikan seluruh jenis iklan politik bukan didasarkan pada uang.

"Keputusan ini berdasarkan prinsip, bukan uang," Segal menegaskan.

Keputusan CEO Twitter ini berseberangan dengan sikap Facebook yang belum memutuskan akan mengikuti keputusan Twitter.

Facebook menghadapi berbagai tekanan terkait degan informasi palsu lewat iklan untuk mengarahkan pemilihan saat pemilu AS 2016. Rusia dituding terlibat dalam mempengaruhi pemilihan presiden AS yang dimenangkan oleh Donald Trump dari partai Republik.

Kandidat presiden AS dari partai Demokrat, Joe Bidden dan senator Elizabeth Warren jengkel dengan iklan Faceboook yang dianggap palsu.

Putusan Twitter tidak menerima tawaran iklan politik, mendapat dukungan dar antara lain Bill Russo, wakil direktur komunikasi kampanye Biden dalam pemilihan presiden AS tahun 2020.

Namun, kubu Trump menyebut langkah Twitter sebagai upaya membungkam kaum konservatif.

"Ini adalah upaya lain untuk membungkam kaum konservatif karena Twitter tahu presiden Trump memiliki program online paling canggih yang paling dikenal," Brad Parscale dari kubu Trump, seperti dilaporkan Reuters.

Dorsey mengatakan, membayar iklam sama dengan memaksa pesan-pesan politik ditargetkan ke banyak orang dengan kekuatan yang membawa resiko signifikan bagi politik, mempengaruhi jumlah suara untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

David Hermann, ketua Hermann Digital LLC menyatakan tidak setuju keputusan Twitter. Pelaranan iklan politik di media sosial bukan kampanye pemilihan presiden tetapi menyakiti politik lokal yang bergantung pada jangkauan iklan berbayar.