Dewan Keamanan PBB Mengecam Serangan Bom di Masjid Afganistan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB pada Senin, 21 Oktober 2019 mengecam serangan bom bunuh diri di sebuah masjid di timur Afganistan yang menewaskan 62 orang. PBB menyebut serangan itu sangat keji dan pengecut. 

“Anggota Dewan Keamanan PBB mengekspresikan simpati terdalam dan duka cita pada keluarga korban dan pemerintah Afganistan. Kami berdoa mereka yang menjadi korban luka agar segera lekas pulih,” tulis Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari aa.com.tr, Selasa, 22 Oktober 2019.    

Selain korban tewas, serangan bom bunuh diri di masjid itu juga melukai 60 korban. Serangan bom bunuh diri terjadi pada Jumat, 18 Oktober 2019, dimana pelaku bom bunuh diri berjalan masuk ke dalam masjid dan meledakkan sebuah bom yang menempel di tubuhnya. 

“Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menggaris bawahi perlunya membawa para pelaku, pengorganisir, pendana dan para pendukung tindakan tidak bertanggung jawab ini dan membawa mereka ke peradilan dan mendesak seluruh negara di dunia mematuhi kewajiban di bawah hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Kami meminta seluruh pihak mau bekerja sama secara aktif dengan pemerintah Afganistan dan otoritas lainnya terkait kasus ini,” tulis Dewan Keamanan PBB. 

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, misi bantuan PBB di Afganistan (UNAMA) mempublikasi laporan yang memperlihatkan tingginya jumlah korban dari warga sipil dalam 9 bulan terakhir akibat konflik di negara itu. Laporan PBB itu mengindikasikan adanya sebuah kebutuhan mendesak seluruh pihak untuk melakukan lebih banyak upaya melindungi warga sipil dari bahaya,” tulis PBB. 

UNAMA mencatat ada 8.239 warga sipil yang menjadi korban dalam 9 bulan terakhir di Afganistan akibat konflik dengan kelompok teroris di sana. Dari 8.239 warga sipil yang menjadi korban, 2,563 korban tewas dan 5,676 korban luka-luka. Tadamichi Yamamoto, utusan khusus PBB untuk Afganistan, mengatakan jumlah korban sipil sudah menyentuh tingkat tertinggi sehingga seluruh pihak harus memberikan perhatian lebih banyak untuk melindungi warga sipil, termasuk mengevaluasi operasi pemberantasan terorisme di sana.