4 Pernyataan Tokoh Eropa Soal Brexit pada 31 Oktober

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Donald Tusk. Reuters

    Donald Tusk. Reuters

    TEMPO.COLondon – Keputusan Inggris melakukan British Exit atau Brexit, yang berarti keluar dari keanggotaan Uni Eropa, terjadi setelah referendum pada 2016.

    Saat itu, 52 persen rakyat Inggris menginginkan keluar dari UE dengan 48 persen meminta tetap sebagai anggota.

    Ini membuat jumlah anggota UE berkurang satu menjadi 26 negara.

    Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, telah mengirim surat kepada Dewan Eropa soal rencana negaranya tetap keluar dari UE pada 31 Oktober 2019.

    Berikut ini beberapa tanggapan dari sejumlah pemimpin dan pihak di UE soal Brexit pada 31 Oktober 2019 ini:

    1. Donald Tusk

    “Permintaan perpanjangan tenggat waktu (Brexit) telah sampai. Saya sekarang akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin UE bagaimana menanggapinya,” kata Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, lewat cuitan di Twitter pada 20 Oktober 2019.

    1. Peter Altmaier

    Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier, mengatakan,”Solusi teratur dan baik masih mungkin terjadi jika Boris Johnson datang ke parlemen dan meminta solusi lintas partai.”

    Dalam wawancara dengan media Bild, Altmaier mengatakan permainan kekuasaan di Inggris terkait Brexit mengancam lapangan kerja dan kesejahteraan. “Jika perpanjangan waktu selama beberapa pekan dibutuhkan, saya tidak merasa berkeberatan.”

    1. Emmanuel Macron

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dikenal sebagai pendukung proses Brexit yang cepat. “Penundaan tidak menguntungkan siapapun,” begitu pernyataan dari kantor kepresidenan Prancis seperti dilansir DW.

    1. Antti Rinne

    Perdana Menteri Finlandia, Antti Rinne, mengatakan,”Waktu tambahan diperlukan dan itu masuk akal agar London bisa membahas kesepakatan Brexit yang telah dinegosiasikan.” Brexit bakal membuat Inggris tidak terikat dengan sejumlah aturan di UE baik soal lapangan kerja, pajak dan moneter. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.