TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa di ibu kota Beirut, Lebanon, yang berakhir ricuh selama tiga hari berturut-turut telah membuat Kedutaan Besar Indonesia di Beirut (KBRI) menerbitkan himbauan kepada seluruh WNI di negara itu.
Dalam imbauan yang ditanda-tangani Jumat, 18 Oktober 2019, KBRI Lebanon menuliskan enam poin peringatan. Pertama, seluruh WNI diminta tetap tenang dan mencermati keadaan lingkungan tempat tinggal.
Kedua, WNI di Lebanon diminta untuk menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum. WNI diminta agar saling peduli dengan orang terdekat (khususnya sesama WNI) dan selalu waspada terhadap keamanan prbadi dan orang-orang sekitar.
Seorang demonstran memegang ban selama protes yang menargetkan pemerintah atas krisis ekonomi, di Nabatiyeh, Lebanon selatan 18 Oktober 2019. Lebanon adalah salah satu negara yang memiliki utang paling banyak di dunia. REUTERS/Aziz Taher
Kepada seluruh WNI diminta untuk menjauhi tempat-tempat yang berpotensi menjadi incaran demonstrasi dan tidak terlibat dalam kegiatan demonstrasi tersebut. Kelima, WNI pun disarankan untuk mengikuti perkembangan lewat media setempat dan himbauan KBRI Beirut di media sosial.
Terakhir, apabila WNI mengalami kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan dan mengganggu keamanan, diminta agar segera melaporkan pada keamanan setempat dan menginformasikan kepada KBRI Beirut.
Berdasarkan Catatan KBRI Beirut, pada 2018 jumlah WNI di Lebanon sebanyak 212 orang. Sebagian besar dari jumlah itu adalah mahasiswa, WNI yang menikah dengan warga negara Lebanon, WNI non-mahasiswa dan keluarga staf KBRI Beirut. Indonesia juga memiliki ribuan pasukan Garuda di Lebanon yang merupakan bagian dari Pasukan Perdamaian PBB UNIFIL.
Unjuk rasa pertama kali meletup pada Kamis, 17 Oktober 2019 hampir di berbagai wilayah di Lebanon. Mereka memprotes proposal kenaikan pajak sebesar 20 persen. Unjuk rasa ini telah menjadi tantangan pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Saad Hariri di tengah krisis ekonomi yang semakin memburuk di Lebanon. Hariri menuding koalisi pemerintahannya sudah gagal dalam menyasar krisis ekonomi yang dihadapi negaranya.
Pada Sabtu, 18 Oktober 2019, unjuk rasa hari ke-3 terjadi. Diperkirakan ratusan orang turun ke jalan memprotes rencana kenaikan pajak dan tuduhan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah. Unjuk rasa pada Sabtu itu juga lagi-lagi berakhir ricuh.
Demonstran mengumpulkan ban dan benda lainnya untuk memblokade jalan. Dalam tiga hari unjuk rasa di sejumlah wilayah di Lebanon, diperkirakan sudah 70 orang ditahan
