Pemerintah Hong Kong Sebut Pasukan PLA Tidak Diturunkan

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja kantor anti-pemerintah mengenakan topeng menghadiri protes waktu makan siang, setelah media lokal melaporkan larangan yang diharapkan atas masker wajah di bawah hukum darurat, di Central, di Hong Kong, Cina, 4 Oktober 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Pekerja kantor anti-pemerintah mengenakan topeng menghadiri protes waktu makan siang, setelah media lokal melaporkan larangan yang diharapkan atas masker wajah di bawah hukum darurat, di Central, di Hong Kong, Cina, 4 Oktober 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COHong Kong – Polisi dan tentara Cina tidak menjadi bagian dari pasukan polisi Hong Kong dalam menangani demonstrasi massal, yang kerap berujung rusuh.

    Pemerintah Hong Kong mengatakan ini menanggapi beredarnya isu di Internet bahwa pasukan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dan polisi dari Cina terlibat dalam operasi keamanan di Hong Kong dalam menangani demonstrasi.

    PLA memiliki garnisun di Hong Kong tapi pasukan tetap berada di dalam barak sejak protes besar-besaran melanda Hong Kong empat bulan lalu.

    “Menanggapi isu yang beredar di Internat bahwa ada pasukan PLA atau polisi Cina yang terlibat dalam operasi polisi Hong Kong, pemerintah Hong Kong ingin mengklarifikasi isu ini sebagai tidak benar,” kata pemerintah dalam pernyataan seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis, 10 Oktober 2019.

    Pada Ahad pekan lalu, pasukan Cina memperingatkan demonstran Hong Kong yang menyorotkan lampu laser ke arah barak mereka. Militer Cina mengatakan para demonstran bisa ditangkap karena menembakkan sinar laser terhadap barak yang terletak di distrik Kowloon.

    Pemerintah Hong Kong juga mengatakan tidak akan menambah tindakan untuk meredam demonstrasi di Hong Kong pasca penerapan Undang-Undang Darurat pada pekan lalu. Sejumlah pusat perbelanjaan tutup pada Kamis untuk menghindari menjadi target serangan demonstran, yang kerap bentrok dengan polisi.

    Namun, demonstrasi gagal terjadi dalam skala besar pada sore hari di Hong Kong sehingga berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang kerap melibatkan ratusan hingga ribuan warga di Hong Kong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.