TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai Arab di Israel kemungkinan bakal menguasai parlemen Israel, bahkan memimpin oposisi jika koalisi pemerintah gabungan nasional berhasil dibentuk.
Dikutip dari reuters.com, dalam pemilu dadakan pada Selasa, 17 September 2019, Partai Arab Joint list memimpin koalisi partai oposisi non penguasa dengan menguasai 13 kursi parlemen dari total 120 kursi yang diperebutkan.
Torehan tersebut membuat Partai Joint List sebagai partai terbesar ketiga di Israel setelah Partai Likud yang beraliran kanan dengan 31 kursi parlemen dan Partai Biru Putih pimpinan Benny Gantz yang beraliran tengah dengan 33 kursi.
Sejumlah pria Yahudi Ultra-Ortodoks memberikan suara saat Israel menggelar pemilihan umum parlemen, di tempat pemungutan suara di lingkungan Mea Shearim di Yerusalem, Selasa, 17 September 2019. REUTERS/Ammar Awad
Dengan raihan tersebut, maka Partai Joint List merupakan oposisi terbesar di parlemen jika pemerintah gabungan dibentuk. Ini adalah sebuah kemungkinan yang realistis meskipun Gantz telah menolak undangan dialog Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dalam pemilu dadakan Selasa lalu, tidak ada partai yang mendapat suara mayoritas, namun untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, Partai Arab di negara itu mendapat 21 persen suara. Hal ini menjadikan Joint List sebagai partai Arab pertama yang menjadi bagian dari pemerintah.
Ini akan memberikan jalan keluar untuk menyuarakan keluhan masyarakat berdarah Arab di Israel tentang diskriminasi terhadap mereka dan memberikan platform yang lebih besar bagi partai-partai Arab dalam debat politik di tengah mayoritas Yahudi.
"Ini adalah sebuah posisi menarik, belum pernah sebelumnya terjadi dalam populasi Arab di Israel. Sekarang sudah banyak pengaruh," kata Ayman Odeh, 44 tahun.
Para analis memproyeksi, kendati Partai Joint List akan menjadi kelompok tunggal terbesar, partai-partai oposisi lainnya di Israel akan punya cukup kursi untuk memblokade Odeh melalui sebuah pemungutan suara.
