TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diproyeksi bakal memberikan sinyalemen kalau dia kemungkinan siap menyerukan agar dilakukan pemilu dan tidak mustahil hal ini kemungkinan dilakukan dalam hitungan hari.
“Perdana Menteri tampaknya siap menyerahkan suara mayoritasnya yang tak begitu banyak tersebut untuk menggelar sebuah pemilu, jika diperlukan. Ini hal yang tampaknya masih jauh, tetapi mungkin dilakukan dalam hitungan hari. Kita bisa diminta untuk ke tempat pemungutan suara lagi,” kata Laura Kuenssberg, Editor BBC bidang politik, seperti dikutip dari reuters.com, Senin, 2 September 2019.
Sementara itu sebuah sumber mengatakan anggota parlemen Inggris dari kelompok konservatif diperingatkan oleh pejabat tinggi partai itu bahwa cambuk Partai Konservatif akan ditarik jika mereka berusaha memblokade terhadap kemungkinan no-deal Brexit. Para anggota parlemen yang menarik pengaruh mereka akan secara efektif dikeluarkan dari partai. Itu artinya mereka hanya duduk di parlemen sebagai kandidat independen.
Sebelumnya pada Minggu, 1 September 2019, Perdana Menteri Johnson melakukan pertemuan setelah makan siang dengan anggota Partai Konservatif. Dalam pertemuan itu, Johnson berjanji akan mengantarkan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan atau tanpa kesepakatan. Namun sejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif serta partai-partai oposisi ingin menggodok perundang-undangan untuk mengatur no-deal Brexit sebelum parlemen Inggris dibekukan sementara waktu.
Perdana Menteri Johnson telah memastikan Inggris tidak akan mau membayar uang denda sebesar £39 miliar atau Rp 683 triliun atas perpisahan negaranya dengan Uni Eropa atau Brexit. Uang denda itu dituntut oleh Uni Eropa tanpa embel-embel kesepakatan apapun. Johnson mengatakan Inggris memiliki jumlah uang yang ditagih Uni Eropa itu tetapi pihaknya lebih memilih menggunakannya untuk membantu para petani Inggris dan menginvestasikan di sektor pertanian.
