Pejabat Cina Tuding Guru SMA Hong Kong Ajarkan Radikalisme

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Para pejabat di Cina menuduh guru-guru SMA di Hong Kong menumbuhkan radikalisme kepada anak-anak muda melalui kurikulum studi liberal.

    Kursus kewarganegaraan wajib yang dikenal sebagai studi liberal telah menjadi ciri khas kurikulum di Hong Kong selama bertahun-tahun. Siswa dan guru mengatakan bahwa inti dari kurikulum ini adalah untuk membuat warga negara menjadi lebih baik dan lebih terlibat dalam masyarakat.

    Kurikulum studi liberal ini adalah kursus sekolah menengah yang dirancing untuk menanamkan keterampilan berpikir kritis dan mencakup topik mulai dari identitas Hong Kong hingga perubahan iklim.

    Namun para pejabat Cina daratan dan pendukung pro Beijing menganggap bahwa tradisi kebebasan akademis ini telah menyimpang, sehingga menumbuhkan generasi pemuda yang pemberontak. Bagi mereka keunggulan pemuda Hong Kong pada protes massa baru-baru ini adalah tanda yang paling jelas untuk membuktikan hal itu.

    “Kurikulum studi liberal adalah sebuah kegagalan,” kata Tung Chee-hwa, mantan pemimpin Hongkong, dikutip dari New York Times, 2 September 2019. "Ini adalah salah satu alasan di balik masalah yang baru muncul baru-baru ini."

    Partai Komunis Cina telah lama melihat pendidikan sebagai alat ideologis penting untuk memelihara warga negara yang setia. Presiden Xi Jinping telah meningkatkan pendidikan patriotik di Cina daratan, membantu membentuk salah satu generasi pemuda paling nasionalistis Cina selama bertahun-tahun.

    Partai pernah mendorong hal ini melalui program pendidikan patriotik serupa di Hong Kong. Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat di Beijing telah berulang kali menekan perlunya pendidikan patriotik yang lebih kuat di Hong Kong.

    Pendemo anti-RUU Ekstradisi menghindari gas air mata yang dilepaskan polisi dalam aksi demo di Hong Kong, Cina, 25 Agustus 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

    Bagi Partai Komunis Cina, apa yang dipertaruhkan tidak lagi dan tidak bukan adalah legitimasi Beijing di mata generasi berikutnya di Hong Kong. Mereka ingin mendekatkan Hong Kong ke Beijing dengan memupuk patriotisme yang berperan dalam pencapaian partai dan menutupi sejarah yang kacau.

    Tetapi pejabat pendidikan, guru, dan siswa di Hong Kong dengan keras menolak tuduhan bahwa kursus studi liberal mendorong siswa untuk mengambil bagian dalam kekerasan.

    "Tidak ada bukti bahwa studi liberal menyebabkan siswa untuk mengambil tindakan radikal," kata Wendy Au Wan-sze, asisten sekretaris utama untuk pendidikan.

    Banyak siswa berbicara dengan bangga tentang bagaimana studi liberal membantu mereka memahami RUU Ekstradisi yang memicu protes. RUU itu, yang akan memungkinkan ekstradisi ke Cina daratan, sejak itu telah ditangguhkan tetapi belum secara resmi ditarik dari agenda legislatif.

    Seorang siswa bernama Jerming Zhang, 16 tahun, juga mengatakan mereka menjadi lebih terlibat dalam peristiwa terkini sebagai hasil dari studi liberal. Zhang mengatakan bahwa dia mengetahui tentang penahanan massal Cina terhadap sebagian besar Muslim Uighur di wilayah barat jauh Xinjiang dengan mencari secara online.

    "Ini menunjukkan apa yang bisa menjadi realitas yang mungkin bagi Hong Kong," katanya.

    "Bahkan jika Hong Kong menerapkan pendidikan nasional, saya masih akan mengajarkan apa yang benar-benar harus dibahas," kata Hoi, seorang guru studi liberal di Hong Kong. "Misalnya, apa artinya menjadi warga sipil dan apa artinya menjadi patriotik."

    Dengan tahun ajaran baru dimulai, banyak yang mengatakan mereka bersiaga untuk upaya lebih lanjut untuk mengikis kebebasan akademik. Hoi, guru studi liberal, mengatakan bahwa jika tiba saatnya Hong Kong memperkenalkan studi patriotik, maka ia akan siap menentangnya.

    MEIDYANA ADITAMA WINATA | NEW YORK TIMES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.