TEMPO.CO, Hong Kong – Pemerintah Cina dikabarkan menolak rencana pemerintah Hong Kong untuk menarik pembahasan amandemen legislasi ekstradisi, yang menjadi tuntutan demonstrasi besar-besaran.
Ini terjadi saat Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menyerahkan laporan kepada Beijing mengenai lima tuntutan inti demonstran. Ini termasuk tuntutan agar pemerintah Hong Kong menghentikan pembahasan legislasi ekstradisi untuk menurunkan ketegangan.
“Namun, pemerintah Cina menolak proposal Lam untuk menarik legislasi ekstradisi dan memerintahkannya untuk tidak menyerah kepada tuntutan demonstran,” kata tiga orang sumber di pemerintah seperti dilansir Channel News Asia dengan mengutip Reuters pada Jumat, 30 Agustus 2019.
Banyak kalangan menduga soal keterlibatan Beijing dalam penanganan pemerintah Hong Kong untuk mengatasi demonstrasi besar-besaran, yang mengguncang pusat industri keuangan itu sejak Juni 2019.
Ini juga terindikasi dari pernyataan keras pejabat Cina di media resmi Cina bahwa isu ini terkait kedaulatan negara dan tujuan radikal dari demonstran.
Penolakan Beijing terhadap proposal Lam untuk menyelesaikan krisis ini menunjukkan bukti kongkrit upaya kontrol pemerintah Cina terhadap pemerintah Hong Kong dalam merespon demonstrasi besar-besaran.
Pernyataan pemerintah Cina secara eksplisit mengecam demonstrasi ini dan menuding ada kekuatan asing mengompori demonstrasi ini. Kemenlu Cina berulang kali mengritik AS dan Inggris serta negara lain agar tidak campur tangan terhadap urusan internal Hong Kong.
Penolakan warga terhadap legislasi ekstradisi itu berlanjut dalam berbagai unjuk rasa dan kerap berakhir dengan bentrok fisik dengan polisi. Dalam sebuah insiden di stasiun Yuen Long, sekelompok preman asal Cina diduga menyerang warga dan demonstran anti-pemerintah.
