Uni Eropa Desak Hong Kong Gelar Dialog, Turunkan Ketegangan

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Relawan memberikan pertolongan pertama kepada seorang pria yang terkena gas air mata saat polisi berusaha membubarkan demonstrasi pengunjuk rasa anti-RUU ekstradisi di Sham Shui Po, di Hong Kong, Cina, Rabu, 14 Agustus 2019. Aksi protes yang berkepanjangan telah menjerumuskan pusat keuangan Asia ke dalam krisis politik yang paling serius dalam beberapa dasawarsa terakhir. REUTERS/Tyrone Siu

    Relawan memberikan pertolongan pertama kepada seorang pria yang terkena gas air mata saat polisi berusaha membubarkan demonstrasi pengunjuk rasa anti-RUU ekstradisi di Sham Shui Po, di Hong Kong, Cina, Rabu, 14 Agustus 2019. Aksi protes yang berkepanjangan telah menjerumuskan pusat keuangan Asia ke dalam krisis politik yang paling serius dalam beberapa dasawarsa terakhir. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.CO, Brussels – Uni Eropa menyerukan digelarnya dialog inklusif melibatkan banyak pihak untuk meredakan ketegangan di Hong Kong.

    Seruan ini keluar menyusul digelarnya unjuk rasa besar-besaran selama sepuluh pekan terakhir oleh warga Hong Kong, yang awalnya menolak amandemen legislasi ekstradisi.

    Belakangan, demonstrasi massal yang kerap berakhir ricuh ini menuntut mundur Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dituding pro-Beijing dan berada dibalik tindak kekerasan polisi kepada massa pengunjuk rasa.

    “Menahan diri menjadi krusial untuk dilakukan, menolak tindak kekerasan, dan mendesak langkah-langkah diambil untuk de-eskalasi situasi,” kata Federica Mogherini, kepala diplomat Uni Eropa seperti dilansir Channel News Asia Sabtu, 17 Agustus 2019.

    Mogherini mengatakan pemerintah Hong Kong perlu melibatkan berbagai pihak dan kelompok dalam diskusi nasional ini.

    Dia menyoroti munculnya tindak kekerasan yang semakin sering terjadi saat unjuk rasa di Hong Kong. Dan ini menimbulkan gangguan stabilitas.

    Unjuk rasa terus terjadi hampir setiap pekan selama beberapa hari di Hong Kong. Belakangan tuntutan melebar menjadi penerapan sistem demokrasi terkait kesepakatan satu negara dua sistem saat Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke Cina pada 1997.

    Seperti dilansir Reuters, jutaan warga Hong Kong telah turun ke jalan sejak Juni 2019 saat terjadi pembahasan untuk pengesahan legislasi ekstradisi di Dewan Legislatif.

    Amandemen ini membuka pintu otoritas Hong Kong mengekstradisi warganya ke Cina jika dianggap melakukan pelanggaran hukum di sana.

    Cina dan Hong Kong menganut sistem satu negara dua sistem yaitu Hong Kong mengadopsi sistem Demokrasi dan Cina komunis.

    Pembahasan proses amandemen ini sendiri telah dihentikan karena mendapat protes keras dari publik Hong Kong. Namun, warga meminta agar Kepala Eksekutif Carrie Lam mundur dari jabatannya karena dianggap pro-Beijing.

    Lam juga dianggap bertanggung jawab mengerahkan polisi untuk meredam aksi unjuk rasa ini, yang kerap berakhir dengan bentrok fisik antara demonstran dan petugas. Polisi telah menahan sedikitnya 700 orang demonstran. Ratusan orang lainnya terluka ringan hingga berat.

    Pada pekan lalu, demonstrasi di Bandara Internasional Hong Kong berlangsung selama lima hari. Unjuk rasa ini diwarnai berbagai bentrokan petugas dangan demonstran. Sekitar seribu penerbangan ditunda atau dibatalkan karena demonstran menutup akses ke terminal keberangkatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.