Politikus Pro HAM Amerika Minta AS Tekan Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat ribuan  PNS menggelar aksi menolak RUU Ekstradisi di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Suasana saat ribuan PNS menggelar aksi menolak RUU Ekstradisi di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COWashington – Kelompok politikus bipartisan dari Kongres Amerika Serikat mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump agar menghentikan penjulan amunisi dan peralatan pengendali huru-hara ke Hong Kong.

    Ini karena polisi Hong Kong diduga terlibat dalam tindak kekerasan saat menangani aksi unjuk rasa menolak legislasi ekstradisi sejak Juni 2019.

    “Kami minta Anda menunda penjualan peralatan anti-huru hara ke pasukan polisi Hong Kong dan mengumumkan secara terbuka AS tidak akan berkontribusi kepada tindakan represi internal terhadap unjuk rasa protes di Hong Kong,” kata anggota DPR AS Christopher Smith, dan Ketua Komite Hak Asasi Manusia Kongres, James McGovern, dalam surat mereka kepada Menlu Mike Pompeo, dan Menteri Perdagangan, Wilbur Ross, seperti dilansir Reuters pada 2 Agustus 2019.

    Aktivis pro-Demokrasi Hong Kong yaitu Joshua Wong mengunggah sejumlah foto cangkang gas air mata dan peluru karet yang menurutnya digunakan polisi terhadap pengunjuk rasa Hong Kong pada awal pekan ini.

    Kedua anggota Kongres AS ini juga mendesak pemerintah AS menolak pernyataan pemerintah Cina bahwa unjuk rasa di Hong Kong adalah kerusuhan. Mereka juga meminta AS menolak tudingan Cina bahwa Washington berada di balik gangguan stabilitas politik yang sedang terjadi.

    “Semua senjata-senjata ini diimpor dari AS. Melihat sejumlah bukti tindakan brutal polisi terhadap pengunjuk rasa Hong Kong, semua negara seharusnya menghentikan penjualan peralatan ini kepada polisi Hong Kong,” kata Joshua Wong, aktivis pro-Demokrasi, dalam cuitannya di Twitter.

    Unjuk rasa terjadi berulang kali sejak Juni 2019 di Hong Kong setelah pemerintah dan parlemen mencoba mengesahkan amandemen legislasi ekstradisi. Salah satu poin dari amandemen ini, seperti dilansir Channel News Asia, adalah otoritas Hong Kong bisa mengekstradisi warga ke Cina daratan jika dianggap melanggar hukum di sana.

    Warga menolak amandemen ini karena mereka tidak percaya kepada sistem hukum di Cina, yang dianggap tidak transparan dan tidak menjunjung tinggi HAM.

    Pemerintah Hong Kong telah menghentikan pembahasan amandemen ini namun belum mencabutnya dari program legislasi.

    Sebaliknya, pemerintah Cina mendukung upaya legislasi itu dan meminta pemerintah Hong Kong bersikap tegas terhadap para pengunjuk rasa yang dinilai anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Cina juga menuding AS berada di balik merebaknya unjuk rasa ini, yang dibantah Washington.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.