Australia Dituntut Kembalikan Royalti Ladang Gas Timor Leste

TEMPO.CO, Jakarta - Australia dituntut mengembalikan royalti pendapatan ladang gas lepas pantai ke Timor Leste.

Tuntutan ini muncul setelah Parlemen Australia telah menyetujui ratifikasi perjanjian batas laut yang ditandatangani dengan Timor Timur 16 bulan lalu.

Pemerintah sekarang berada di bawah tekanan untuk mengembalikan puluhan juta dolar Australia dalam royalti dari ladang gas dasar laut satu-satunya milik Timor Leste.

TVNZ melaporkan, Selasa kemarin parlemen mengesahkan undang-undang yang memungkinkan ratifikasi traktat itu, seminggu setelah Timor Leste memberikan suara mendukung undang-undang serupa yang mengatur bagaimana kedua negara akan berbagi miliaran dolar kekayaan minyak dan gas yang berada di bawah Laut Timor.

Perjanjian itu ditandatangani di New York pada bulan Maret tahun lalu, tetapi tidak akan berlaku sampai disahkan oleh pertukaran catatan diplomatik ketika Perdana Menteri Scott Morrison mengunjungi Timor Timur pada 30 Agustus, peringatan 20 tahun sebuah referendum yang menjamin kemerdekaan dari Indonesia, yang menginvasi bekas koloni Portugis pada tahun 1975.

Australia akan terus mendapatkan 10 persen royalti dari ladang minyak dan gas Bayu Undan sampai saat itu, ketika Timor Lorosae mengambil kepemilikan penuh atas ladang yang diperkirakan akan kosong dalam beberapa tahun ke depan.

Pahlawan kemerdekaan Timor Lorosae dan kepala negosiator perjanjian, Xanana Gusmao, mengatakan negaranya kehilangan US$ 5 juta (Rp 70,5 miliar) sebulan sementara perjanjian itu tetap tidak diratifikasi.

Donald Rothwell, seorang ahli Universitas Nasional Australia tentang hukum internasional, mengatakan pada hari Selasa bahwa ketentuan perjanjian itu menetapkan bahwa tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada salah satu pihak sebagai akibat dari pengaturan perbatasan baru.

"Begitu perjanjian itu menjadi operatif, tidak ada kewajiban sama sekali pada Australia untuk membayar segala jenis kompensasi, karena beberapa panggilan telah dibuat untuk tujuan itu," kata Rothwell.

Steve Bracks, mantan perdana menteri negara bagian Victoria dan pendiri organisasi bantuan Proyek Tata Pemerintahan Timor-Leste, menggambarkan Australia sangat keterlaluan karena terus mengambil pendapatan dari Bayu Undan.

Charlie Scheiner, seorang peneliti di La'o Hamutuk, sebuah lembaga penelitian Timor Timur, mengatakan Australia telah menghasilkan US$ 5 miliar (Rp 70,5 triliun) dari minyak dan gas yang sekarang disetujui di wilayah Timor Timur.

"Australia tidak punya hak untuk mendapatkan 10 persen dari Bayu Undan," kata Scheiner kepada Australian Broadcasting Corp. "Kami berharap Australia akan melakukan hal yang benar dan membayar kembali uang yang diambil dari sekarang hal-hal yang bahkan tidak mereka klaim milik Australia."

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia tidak mengomentari masalah kompensasi, tetapi mengatakan akan secara resmi membawa perjanjian itu secepat mungkin."

"Para pihak sepakat bahwa tidak ada pihak yang memiliki klaim untuk kompensasi sehubungan dengan kegiatan perminyakan yang dilakukan di Laut Timor," menurut isi perjanjian.

Rothwell menggambarkan klausa itu tidak lazim dari banyak perjanjian Laut Timor selama beberapa dekade yang dimiliki Australia dengan Timor Timur saat masih dimiliki Indonesia.

Di bawah perjanjian itu, Timor Lorosae akan mendapatkan bagian terbesar dari pendapatan eksploitasi ladang gas Greater Sunrise yang belum tersentuh. Pendapatan ladang gas akan dibagi 80-20 jika gas disalurkan ke Australia untuk diproses atau 70-30 jika disalurkan ke Timor Leste.

Timor Lorosae menginginkan gas untuk diproses di wilayahnya tetapi investor khawatir gas tidak layak secara ekonomi.

Berbagi kekayaan minyak dan gas yang terletak antara Australia dan Timor Timur telah menjadi pemanas hubungan dua negara sejak 2002 ketika Timor Timur muncul sebagai negara baru berpenduduk 1,5 juta orang yang merdeka dari Indonesia.

Australia dan Timor Lorosae menandatangani perjanjian 2006 untuk berbagi pendapatan Greater Sunrise. Tetapi hubungan itu jatuh ketika Timor Timur menuduh mata-mata Australia menyadap diskusi kabinetnya pada tahun 2004 untuk mencapai keuntungan negosiasi yang tidak adil. Australia membantah tuduhan itu.

Seorang mata-mata pengungkap fakta dan pengacaranya Bernard Collaery muncul sebentar di pengadilan Canberra hari ini dengan tuduhan konspirasi untuk mengomunikasikan informasi rahasia mengenai tuduhan penyadapan tersebut.

Pendapatan minyak dan gas Timor Leste, yang membiayai lebih dari 90 persen pengeluaran pemerintah, dengan cepat berkurang karena habisnya ladang gas yang ada di wilayahnya, dan anggaran negara Timor Leste sebesar US$ 16 miliar (Rp 225,8 triliun) bisa kosong dalam waktu 10 tahun karena penarikan tahunan pemerintah melebihi pengembalian investasinya.