Huawei Diduga Kumpulkan Data Pribadi Pejabat dan Pengusaha

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Huawei. HUAWEI-USA/CAMPAIGN REUTERS/Philippe Wojazer

    Logo Huawei. HUAWEI-USA/CAMPAIGN REUTERS/Philippe Wojazer

    TEMPO.CO, Jakarta - Cabang perusahaan Huawei di Republik Ceko diduga mengumpulkan data sensitif pejabat dan pengusaha melalui pegawainya.

    Data ini diduga dikumpulkan selama pertemuan bisnis dan kemudian dimasukkan ke dalam database pusat yang dapat diakses kantor pusat perusahaan di Cina.

    Pengungkapan ini adalah hasil laporan investigasi Czech Radio pada Radiozurnal, dengan mengutip sumber karyawan Huawei dan intelijen Ceko.

    Dalam laporan Radio.cz, dua manajer yang bekerja di perusahaan Huawei cabang Ceko, berbicara dengan syarat anonimitas, bahwa perusahaan tidak hanya mengumpulkan informasi bisnis tetapi juga data pribadi untuk dimasukkan ke database internal Huawei di Cina.

    Menurut mereka, data yang diambil termasuk jumlah anak, siapa saja klien pengguna, kepentingan pribadi, hingga kondisi keuangan individu.

    Sumber lain, seorang mantan manajer, menceritakan kepada Radiozurnal bagaimana sistem pengumpulan data bekerja.

    "Akses ke informasi, yang disimpan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan ini, dikelola secara eksklusif dari kantor pusat di Cina. Sangat sulit untuk menemukan dan membuktikan siapa yang memiliki akses ke data ini dan untuk apa mereka menggunakannya," kata sumber tersebut.

    Selain itu, diduga praktik umum bagi karyawan Huawei untuk membahas informasi yang dikumpulkan pada pertemuan dengan staf Kedutaan Besar Cina. Sumber tidak dapat mengkonfirmasi apakah mereka mata-mata.

    Sumber lain mengatakan kepada bahwa tugas mereka adalah mengumpulkan informasi tentang pejabat negara, yang kemudian diundang ke konferensi, atau dalam perjalanan ke Cina.

    "Pejabat di tingkat direktur departemen atau wakil menteri selalu dipilih. Saya kemudian diberi tugas memasukkan detail pribadi individu atau kelompok yang seharusnya datang untuk kunjungan referensi ke dalam dokumen, yang ditujukan untuk manajemen dan kantor pusat perusahaan Ceko di Cina," katanya.

    Badan intelijen Ceko telah mengetahui praktik ini, yang menurut salah satu sumber tidak lazim di kalangan bisnis selama beberapa waktu.

    Bahkan, BIS, cabang intelijen sipil Ceko, mengadakan kursus khusus untuk pegawai negeri sipil dan politisi tentang cara melindungi diri dari taktik ini, yang dapat digunakan oleh dinas intelijen asing mana pun.

    Juru bicara BIS Ladislav Sticha mengatakan bahwa lembaganya secara teratur memperingatkan peserta kursus untuk sangat berhati-hati dalam pertemuan tersebut, karena siapa pun bisa menjadi perwira intelijen dan apa pun yang mereka katakan dapat berakhir di tangan kekuatan asing.

    Huawei telah memberikan pernyataan tertulis kepada Czech Radio yang menyangkal penggunaan praktik yang melanggar hukum, dengan mengatakan bahwa semua kegiatan dan pertemuan yang dilakukan karyawannya tunduk pada peraturan Ceko dan Eropa dan GDPR tentang privasi, yang selanjutnya dilengkapi dengan pedoman internal perusahaan.

    Pedoman ini kemudian ditunjukkan kepada Czech Radio oleh perwakilan Huawei pada pertemuan pribadi. Namun, pedoman ini tidak hanya menyangkut perlindungan data pribadi. Bahkan, ia menyatakan bahwa detail pribadi, yang dikumpulkan perusahaan, harus akurat dan diperbarui. Orang-orang yang memiliki minat khusus terhadap perusahaan dan yang informasinya dikumpulkan kemudian disebut sebagai "subyek data".

    Huawei beberapa kali secara terbuka membantah bekerja sama dengan pemerintah Cina. Namun, hanya beberapa bulan yang lalu, pada awal 2019, seorang karyawan Huawei ditangkap di Polandia dengan tuduhan mata-mata. Warga negara Polandia dipecat oleh Huawei pada hari berikutnya.

    Pengungkapan praktik Huawei di Republik Ceko ini muncul di tengah sorotan rencana Huawei membangun jaringan 5G di Eropa dan negara lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.