PM Inggris Sebut Kesepakatan sebagai Solusi Nuklir Iran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]

    PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]

    TEMPO.COLondon – Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan kesepakatan kompromi tetap menjadi pilihan terbaik untuk mencegah Iran menguasai senjata nuklir.

    “Apakah kita menyukainya atau tidak, sebuah kesepakatan kompromi tetap menjadi cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang kita semua inginkan – mencegah iran memproduksi senjata nuklir dan menjaga stabilitas di wilayah,” kata May seperti dilansir Reuters pada Rabu, 17 Juli 2019.

    May juga bertemu dengan Menteri Kepala Gibraltar karena telah menegakkan sanksi Uni Eropa terhadap Suriah. Gibraltar melakukan ini dengan menahana kapal tanker Iran yaitu Grace 1, yang diduga bakal mengirim minyak ke Suriah.

    “PM menegaskan pentingnya independensi Gibraltar dalam menggelar proses hukum. PM juga menghargai upaya Gibraltar menerapkan sanksi UE atas Suriah,” begitu pernyataan dari kantor PM Inggris.

    Suriah, seperti dilansir Aljazeera, merupakan sekutu terdekat Iran. Kedua negara menjalin kerja sama militer untuk menghadapi pasukan pemberontak dan kelompok teroris ISIS di Suriah.

    Kapal tanker Iran tadi ditahan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris di lepas pantai Mediterania karena diduga melanggar sanksi UE atas Suriah. Teherean juga mengatakan akan terus mengurangi komitmen Perjanjian Nuklir Iran 2015 jika komitmen manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak terlaksana.

    Pemerintah Iran telah meminta Inggris segera melepas kapal tanker ini. Menlu Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan akan memfasilitasi pelepasan kapal tanker ini jika pemerintah Iran menjamin kapal tidak digunakan untuk mengirim minyak ke Suriah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.