TEMPO.CO, Jakarta - Pada 13 Oktober 2024, pejabat senior pemerintahan Biden mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang memperingatkan bahwa pasokan senjata Washington ke Israel terancam jika Israel tidak mengambil langkah signifikan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza dalam waktu 30 hari.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, Kamis, mengkritik AS. Menurutnya, waktu satu bulan yang diberikan AS kepada Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza terlalu lama.
"AS telah mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus meningkatkan dukungan kemanusiaan ke Gaza, namun mereka memberikan penundaan selama satu bulan. Penundaan satu bulan dengan laju kematian yang terjadi saat ini. Terlalu banyak orang," kata Josep Borrell kepada para wartawan menjelang pertemuan para pemimpin Uni Eropa, seperti dikutip Reuters.
Borrell telah menjadi suara kritis di Uni Eropa mengenai operasi Israel yang sedang berlangsung. Blok tersebut terpecah dalam hal bagaimana menangani responsnya selain mendesak gencatan senjata.
Namun, pertanyaan banyak pihak adalah apakah ancaman AS itu akan benar-benar terlaksana?
Tak akan ada embargo senjata
Utusan Presiden AS Joe Biden untuk isu-isu kemanusiaan mengatakan bahwa Washington akan melanjutkan dukungannya kepada Israel dan tidak akan menunda pengiriman atau embargo senjata.
Lise Grande, yang memimpin upaya kemanusiaan AS di Gaza, berpidato di depan para pemimpin kelompok bantuan dalam sebuah pertemuan pada 29 Agustus yang dihadiri lebih dari selusin organisasi kemanusiaan. Ia mengatakan As mungkin akan menjajaki taktik diplomatik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan pendudukan Israel agar mengizinkan bantuan penyelamatan nyawa masuk ke Gaza. Namun, pemerintahan Biden akan terus mendukung rezim tersebut dan tidak akan menunda atau menghentikan pengiriman senjata, demikian ungkap sejumlah peserta pertemuan tersebut kepada Politico.
Politico, yang juga meninjau catatan dari pertemuan tersebut, mengatakan bahwa seorang pejabat bantuan yang menghadiri pertemuan tersebut menceritakan bahwa Grande menekankan status Israel sebagai bagian dari "lingkaran sempit sekutu yang sangat sedikit" yang tidak akan ditentang oleh AS.
Dia disebut mengatakan, "Kita tidak bisa bermain sebagai polisi jahat" dengan sekutu tertentu seperti Israel, menyiratkan bahwa AS tidak akan menahan bantuan apa pun, termasuk dukungan militer, dari mereka.
Pernyataan Grande, yang dibuat lebih dari sebulan yang lalu, menimbulkan keraguan atas pernyataan pemerintahan Biden baru-baru ini yang menunjukkan bahwa mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali dukungan militer untuk pendudukan Israel karena masalah kemanusiaan.
Terlepas dari kekhawatiran yang disuarakan oleh perwakilan bantuan bahwa tindakan pendudukan Israel dapat menjadi pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, yang melarang membatasi bantuan kemanusiaan atau memblokir akses di zona konflik, komentar Grande menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku dengan cara yang sama untuk pendudukan Israel.
Sebuah laporan dari Departemen Luar Negeri AS pada Mei juga menilai bahwa "masuk akal untuk menilai" bahwa pendudukan Israel mungkin melanggar hukum internasional di Gaza, tetapi tidak membuat keputusan resmi.
