Pendiri Huawei Sebut Kelonggaran Sanksi AS Tidak Berdampak Besar

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendiri Huawei Ren Zhengfei menghadiri diskusi panel di kantor pusat perusahaan di Shenzhen, provinsi Guangdong, Cina 17 Juni 2019. [REUTERS / Aly Song]

    Pendiri Huawei Ren Zhengfei menghadiri diskusi panel di kantor pusat perusahaan di Shenzhen, provinsi Guangdong, Cina 17 Juni 2019. [REUTERS / Aly Song]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Huawei Ren Zhengfei meragukan dampak besar dari keputusan Donald Trump mengizinkan perusahaan AS kembali berbisnis dengan Huawei.

    "Pernyataan Presiden Trump baik untuk perusahaan Amerika. Huawei juga bersedia untuk terus membeli produk dari perusahaan Amerika," kata Ren, dikutip dari Reuters, 3 Juli 2019.

    Baca juga: Trump Izinkan Perusahaan AS Jual Produk ke Huawei, Syaratnya?

    "Tapi kami tidak melihat banyak dampak pada apa yang kami lakukan saat ini. Kami masih akan fokus melakukan pekerjaan kami sendiri dengan benar," tambahnya.

    Trump mengatakan pada hari Sabtu larangan itu tidak adil untuk pemasok AS, yang kecewa karena mereka tidak bisa menjual suku cadang dan komponen ke Huawei tanpa persetujuan pemerintah AS.

    Pada Mei, Huawei dimasukkan dalam daftar hitam AS, yang membatasi perusahaan teknologi AS seperti Google berbisnis dengan pembuat peralatan jaringan telekomunikasi Cina, karena dianggap sebagai risiko keamanan oleh Washington.

    Baca juga: Gedung Putih Total Lawan Huawei, Dunia Bisnis AS Meradang

    Berbicara kepada Financial Times sebelum pernyataan kelonggaran sanksi oleh Trump, Ren Zhengfei telah menekankan doktrin kemandirian perusahaannya.

    "AS membantu kami dengan cara yang hebat dengan memberi kami kesulitan-kesulitan ini. Di bawah tekanan eksternal, kami menjadi lebih bersatu dari sebelumnya," kata Ren. "Jika kami tidak diizinkan menggunakan komponen AS, kami sangat yakin dengan kemampuan kami untuk menggunakan komponen yang dibuat di Cina dan negara lain."

    Pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump berlangsung 80 menit, 10 menit kurang dari yang dijadwalkan.[REUTERS]

    Trump mengejutkan banyak pihak baik di Washington maupun Beijing pada akhir pekan dengan menyetujui untuk membalikkan keputusan yang melarang perusahaan AS menjual perangkat lunak dan peralatan ke Huawei.

    Keputusan Trump sebagai bagian dari gencatan senjata perang dagang AS-Cina, saat dia bertemu Xi Jinping di sela KTT G20 Sabtu kemarin.

    Trump akan bertemu dengan para pejabat senior keamanan AS dalam beberapa hari mendatang untuk membahas seberapa jauh harus melangkah dalam mengurangi tekanan pada Huawei, tetapi ia menghadapi tekanan dalam negeri.

    Baca juga: Dimusuhi AS, Huawei Bangun Jaringan 5G di Rusia

    Di satu sisi, perusahaan teknologi AS melakukan lobi besar-besaran untuk kelonggaran signifikan larangan Huawei. Di sisi lain, banyak penentang Cina ingin Trump membatasi Huawei lebih jauh karena ancaman keamanan nasional.

    "NSC (Dewan Keamanan Nasional) akan mengadakan pertemuan ini sesegera mungkin, dan kemungkinan akan membutuhkan waktu bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana tepatnya akan membuat semua orang tetap di kapal. di sini, dari Beijing, ke industri AS, ke kubu penentang Cina di partainya sendiri," kata sumber yang akrab dengan masalah ini.

    Komentar Trump selama akhir pekan adalah konsesi besar bagi Cina, yang menegaskan bahwa nasib Huawei harus diselesaikan sebagai bagian dari pembicaraan perdagangan antara kedua negara.

    Baca juga: Buntut Huawei Dilarang, Perusahaan Chip AS Rugi Rp 28 Triliun

    AS berpendapat bahwa Huawei merupakan ancaman karena peralatannya untuk jaringan broadband 5G dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai. Pemerintahan Donald Trump juga menuduh Huawei mencuri teknologi AS dan melanggar sanksi terhadap Iran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.