Indonesia Diminta Terus Suarakan Genosida Rohingya di Myanmar

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengungsi membawa poster saat melakukan aksi protes epatriasi atau pemulangan para pengungsi di kamp Unchiprang di Teknaf, Bangladesh, 15 November 2018. Para pengungsi Rohingya beralasan khawatir keselamatan jiwa raga mereka jika harus kembali ke Myanmar. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

    Seorang pengungsi membawa poster saat melakukan aksi protes epatriasi atau pemulangan para pengungsi di kamp Unchiprang di Teknaf, Bangladesh, 15 November 2018. Para pengungsi Rohingya beralasan khawatir keselamatan jiwa raga mereka jika harus kembali ke Myanmar. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

    TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas HAM di Indonesia diminta untuk terus menyuarakan dugaan genosida yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar. 

    "Komunitas-komunitas di Indonesia memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar dan bersuara tentang genosida yang ada di Myanmar," kata Ko Kyan Win, direktur Burma Human Rights Network saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 Mei 2019.

    Baca: Hasan Wirayuda: Hanya 2 Negara ASEAN Demokrasi, 8 Otoriter

    Menurut Kyan Win, pemerintah Myammar sudah tidak merespon apapun protes yang dilakukan oleh rakyat di sana tentang pelanggaran HAM pada Rohingya. Padahal pemerintah dan militer secara jelas terlibat dalam tindakan tersebut.

    " Pemerintah Myanmar menghindari tanggung jawabnya dalam melindungi warga negara," kata Kyan Win.

    Pemerintah Myanmar juga telah banyak memenjarakan banyak orang yang ikut memprotes pelanggaran HAM. "Banyak orang sudah ditangkap. Jurnalis protes ditangkap, warga protes ditangkap," ungkap Kyan Win.

    Baca: Komisi HAM ASEAN Dikritik Jauh dari Korban

    Aktivis HAM Myanmar mengungkapkan, semua pihak harus berkomitmen dalam mengakhiri persekusi pada etnis Rohingya.

    "Ini akan berdampak pada lingkungan kita, sosial, dan keyakinan kita. Karena kita semua terhubung satu sama lain, apa yang terjadi di Myanmar maka akan berdampak dengan Indonesia, Malaysia, Singapura dan semua tempat," kata Kyan Win.

    Pemerintah Myanmar juga terkesan membiarkan kekerasan yang terjadi pada minoritas Rohingya dan memenjarakan siapa saja yang menyuarakan kekerasan terhadap Rohingya. 

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.