TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas HAM di Indonesia diminta untuk terus menyuarakan dugaan genosida yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar.
"Komunitas-komunitas di Indonesia memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar dan bersuara tentang genosida yang ada di Myanmar," kata Ko Kyan Win, direktur Burma Human Rights Network saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 Mei 2019.
Baca: Hasan Wirayuda: Hanya 2 Negara ASEAN Demokrasi, 8 Otoriter
Menurut Kyan Win, pemerintah Myammar sudah tidak merespon apapun protes yang dilakukan oleh rakyat di sana tentang pelanggaran HAM pada Rohingya. Padahal pemerintah dan militer secara jelas terlibat dalam tindakan tersebut.
" Pemerintah Myanmar menghindari tanggung jawabnya dalam melindungi warga negara," kata Kyan Win.
Pemerintah Myanmar juga telah banyak memenjarakan banyak orang yang ikut memprotes pelanggaran HAM. "Banyak orang sudah ditangkap. Jurnalis protes ditangkap, warga protes ditangkap," ungkap Kyan Win.
Baca: Komisi HAM ASEAN Dikritik Jauh dari Korban
Aktivis HAM Myanmar mengungkapkan, semua pihak harus berkomitmen dalam mengakhiri persekusi pada etnis Rohingya.
"Ini akan berdampak pada lingkungan kita, sosial, dan keyakinan kita. Karena kita semua terhubung satu sama lain, apa yang terjadi di Myanmar maka akan berdampak dengan Indonesia, Malaysia, Singapura dan semua tempat," kata Kyan Win.
Pemerintah Myanmar juga terkesan membiarkan kekerasan yang terjadi pada minoritas Rohingya dan memenjarakan siapa saja yang menyuarakan kekerasan terhadap Rohingya.
EKO WAHYUDI
