Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Amerika Bakal Permasalahkan Jaksa Agung William Barr

image-gnews
William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]
William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kehakiman DPR, Jerry Nadler, telah menjadwalkan pemungutan suara hari Rabu untuk menahan Jaksa Agung William Barr karena menghina Kongres, setelah Departemen Kehakiman menolak memberikan versi laporan Mueller yang lengkap ke Kongres.

Menurut laporan CNN, 7 Mei 2019, pemungutan suara untuk menyatakan Barr melakukan penghinaan adalah langkah pertama DPR menghukum pejabat pemerintahan Trump karena menentang permintaan pengadilan kongres. Langkah ini semakin mempertajam ketegangan antara Demokrat dan Gedung Putih.

Baca: 5 Hal Seputar Hasil Penyelidikan Mueller

Nadler menetapkan pemungutan suara Komite Kehakiman hari Rabu setelah Barr tidak menyetujui ultimatum batas waktu yang diberikan DPR pada Senin pukul 9 pagi waktu setempat, untuk mematuhi panggilan pengadilan untuk laporan khusus Robert Mueller, laporan lengkap investigasi Robert Mueller dan bukti investigasi kepada Kongres.

Departemen Kehakiman pekan lalu mengatakan dalam suratnya bahwa panggilan pengadilan itu bukanlah permintaan yang "terlalu berat atau sangat memberatkan".

Inti dari perselisihan ini terletak pada materi juri dalam laporan Mueller, yang dikatakan Nadler Kongres berhak melihatnya tetapi Barr berpendapat dia tidak diizinkan secara hukum untuk melihatnya tanpa perintah pengadilan.

Robert Mueller. cnbc.com

Nadler pada hari Jumat mengirim Barr tawaran baru untuk mempersempit dan memprioritaskan ruang lingkup bukti, tetapi Nadler enggan melepas upayanya agar Barr memberikan materi dewan juri. Barr tetap memberi sinyal untuk tidak memberikannya.

Jika Komite Kehakiman memberikan suara pada hari Rabu untuk menahan Barr, masalah itu kemudian akan diambil alih oleh Dewan secara penuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Investigasi Mueller Tidak Temukan Bukti Kolusi Trump dan Rusia

Perwakilan Georgia, Doug Collins, Republikan terkemuka di Komite Kehakiman, mengatakan keputusan Nadler untuk memilih untuk menyatakan Barr melakukan penghinaan atas DPR adalah "tidak masuk akal dan tidak jujur."

"Mereka tahu Departemen Kehakiman bekerja untuk bernegosiasi bahkan ketika mereka mengejar tuduhan yang menghina, membuat langkah mereka hari ini tidak masuk akal dan tidak jujur," kata Collins. "Demokrat telah melancarkan perang proksi yang mengotori jaksa agung ketika kemarahan mereka sebenarnya terletak pada presiden dan penasihat khusus, yang tidak menemukan konspirasi atau penghalang penyelidikan."

Pasal penghinaan tidak memiliki banyak efek praktis. Sebelumnya, DPR yang dikuasai Republik menyatakan Jaksa Agung Eric Holder melakukan penghinaan ke DPR saat pemerintahan Barack Obama.

Baca: Robert Mueller Serahkan Hasil Investigasi Kolusi Trump - Rusia

Nadler juga menginginkan agar Mueller bersaksi di depan komite pada 15 Mei, meskipun tanggalnya belum dipastikan.

Jaksa Agung William Barr bersaksi kepada Senat pada minggu lalu bahwa dia tidak keberatan jika Mueller bersaksi, tetapi pada hari Minggu Presiden Donald Trump menulis di Twitter bahwa Mueller tidak boleh bersaksi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

49 menit lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

7 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

9 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

15 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

16 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.


Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kemenkeu.


DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Kresno/nr
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.


Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

19 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.