Qatar Tolak Berikan Visa untuk Negara Musuh

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pandangan udara dari kawasan diplomatik di Doha, Qatar, 21 Maret 2013.[REUTERS/Fadi Al-Assaad]

    Pandangan udara dari kawasan diplomatik di Doha, Qatar, 21 Maret 2013.[REUTERS/Fadi Al-Assaad]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Qatar tidak akan memberikan visa kepada mereka yang dianggap sebagai musuh. Hal ini dilakukan sebagai balasan yang dilakukan negara musuh terhadap warga Qatar.

    "Visa tidak akan dibuka bagi musuh-musuh kami- itu akan dibuka kepada teman-teman kami," kata Akbar al-Baker dari Dewan Turisme Nasional Qatar, seperti dikutip dari Reuters, 6 Mei 2019.

    Baca: Ikuti Arab Saudi, Mesir dan UEA Putuskan Hubungan dengan Qatar  

    Baru-baru ini sejumlah warga Mesir berusaha masuk ke Qatar. Kedua negara sedang bermusuhan. Mesir merupakan salah satu negara yang menuding Qatar mendukung terorisme.

    "Apakah visa dibuka untuk kami pergi ke sana? Tidak. Jadi mengapa kami harus membukanya untuk mereka? Segala hal timbal balik," kata Baker.

    Baca: Qatar Larang Barang Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain

    Arab Saudi, Ui Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar tahun 2017. Negara-negara ini menuding Qatar mendukung terorisme. Doha membantahnya.

    Ketiga negara Teluk ini kemudian memanggil pulang warganya dari Qatar. Namun orang-orang Mesir tetap tinggal dan bekerja di negara kaya ini.

    Baca: Pembajakan Kantor Berita, Qatar Gugat Arab Saudi dan UEA

    Masalah visa mencuat ketika Dewan Turisme Nasional Qatar mengadakan acara mempromosikan wisata pada musim panas. Menurut Baker, Qatar tidak akan mengizinkan warga Mesir masuk untuk berpartisipasi dalam promosi untuk meningkatkan industri turisme Qatar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.