Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tujuan Korea Utara Gelar Pemilu Legislatif

image-gnews
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memasukan surat suara saat Pemilu anggota badan legislatif  di Korea Utara, 10 Maret 2019. Rakyat Korea Utara memilih para anggota badan legislatif yang bernama Majelis Tertinggi Rakyat (SPA). KCNA via REUTERS
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memasukan surat suara saat Pemilu anggota badan legislatif di Korea Utara, 10 Maret 2019. Rakyat Korea Utara memilih para anggota badan legislatif yang bernama Majelis Tertinggi Rakyat (SPA). KCNA via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Ahad kemarin, warga Korea Utara ikut pemilu untuk memilih anggota parlemen, meskipun Korea Utara dikuasai oleh partai tunggal, Partai Buruh, yang mengusung penguasa dinasti.

Namun, Korea Utara tetap menggelar pemilu lima tahunan untuk memilih anggota Majelis Rakyat Tertinggi, parlemen Korea Utara.

Dikutip dari South China Morning Post, warga Korut memilih satu nama pada masing-masih surat suara, sesuai dengan slogan Pyongyang "Satu Pikiran".

Baca: Korea Utara Diduga Lanjutkan Program Nuklir, Trump Siap Kecewa

Para pemilih memiliki kesempatan untuk mencoretnya sebelum memberikan suara mereka, tetapi tidak diketahui bagaimana praktiknya.

Menurut kantor berita Korut KCNA, jumlah pemilih yang terakhir kali adalah 99,97 persen, hanya mereka yang berada di luar negeri atau yang "bekerja di lautan" yang tidak ambil bagian. Dan hasilnya, pemungutan suara 100 persen mendukung calon yang disebutkan.

"Kami menganggap semua orang di negara kami sebagai satu keluarga sehingga kami akan bersatu dengan satu pikiran dan kami akan memberikan suara untuk kandidat yang disepakati," kata pejabat Serikat Perempuan Sosialis Song Yang-ran, 57 tahun.

Baca: Bantu Trump, Jimmy Carter Bersedia Temui Kim Jong Un di Korut

Umumnya, warga Korea Utara selalu menyatakan dukungan total kepada pihak berwenang ketika berbicara kepada media asing.

"Sistem kami adalah yang terbaik," kata Song ketika ditanya pendapatnya tentang pemilihan yang tertera beberapa nama di kertas surat suara.

"Kami tidak kenal siapapun kecuali pemimpin tertinggi (Kim Jong Un)," tambahnya.

Para pengamat menilai, karena tidak adanya kompetisi dalam pemilihan legislatif, maka pemungutan suara sebagian besar dilakukan sebagai ritual politik untuk memungkinkan pihak berwenang mengklaim mandat dari rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini adalah hasil dari kelembaman kelembagaan yang mapan dan kebutuhan untuk melegitimasi pemerintah dengan mensimulasikan prosedur demokratis," kata Andrei Lankov dari Korea Risk Group.

Negara-negara Komunis bergaya Uni Soviet memiliki tradisi panjang dalam menyelenggarakan pemilihan umum, katanya, bahkan jika partai yang berkuasa mengabaikan aturannya sendiri tentang mengadakan kongres reguler, kongres yang tidak pernah lagi diselenggaraan Korea Utara selama lebih dari 30 tahun.

"Korea Utara hanya meniru semua negara Komunis lainnya," katanya.“Komunis masa-masa awal percaya bahwa mereka menghasilkan demokrasi yang belum pernah dilihat dunia. Jadi mereka membutuhkan pemilihan dan itu menjadi bagian yang sangat penting dari legitimasi diri."

Pemerintahan terakhir dari sebuah negara besar yang menolak pemilu adalah Nazi Jerman, kata Lankov.

Sejumlah warga Korea Utara, mengantre untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu anggota badan legislatif di Korea Utara, 10 Maret 2019. Jumlah pemilih sah yang terakhir kali terdaftar dalam pemilu kali ini adalah 99,97%, menurut kantor berita resmi KCNA. KCNA via REUTERS

Korea Utara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan, ada 686 dapil pada pemilihan terakhir pada tahun 2014, ketika Kim Jong Un berdiri di Gunung Paektu, gunung berapi aktif di perbatasan dengan Cina yang dipuja sebagai tempat kelahiran spiritual rakyat Korea.

Dia menerima partisipasi 100 persen dan 100 persen mendukung, menurut KCNA.

Beberapa kursi dialokasikan untuk dua partai kecil, Partai Sosial Demokrat Korea dan Partai Chondoist Chongdu, yang berakar pada gerakan keagamaan Korea abad ke-20.

Foto: Begini Suasana Korea Utara saat Melakukan Pemilu Legislatif

Mereka berdua dalam aliansi formal dengan partai yang berkuasa. Pengamat dan diplomat mengatakan mereka ada hanya "di atas kertas", dengan kantor pusat kecil yang dikelola untuk tujuan propaganda.

Meski begitu, partisipasi dalam pemilu, seperti ritual wajib propaganda lainnya di Korea Utara, untuk memperkuat kesetiaan kepada pemerintah dan persatuan sosial, karena manusia suka simbolisme," kata Lankov.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

17 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan menunda rencana reformasi pemilu di wilayah luar negerinya di Kaledonia Baru.


Wali Kota Anne Hidalgo Komplain karena Pemilu Menjelang Olimpiade Paris

1 hari lalu

Olimpiade 2024 Paris. REUTERS
Wali Kota Anne Hidalgo Komplain karena Pemilu Menjelang Olimpiade Paris

Keputusan mempercepat pemilu parlemen diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu malam, 9 Juni 2024, yang membuat kaget Wali Kota Paris.


Perdana Menteri Belgia Mundur, Dikenal sebagai Pendukung Palestina di Eropa

3 hari lalu

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo. REUTERS
Perdana Menteri Belgia Mundur, Dikenal sebagai Pendukung Palestina di Eropa

PM Belgia Alexander De Croo adalah salah satu pemimpin Eropa yang paling bersuara menentang serangan brutal Israel terhadap warga Palestina di Gaza


25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

5 hari lalu

Presiden Republik Indonesia ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kanan) didampingi Komisioner KPU, HadarNafis Gumay (kiri) di kediamannya, di Jakarta, 29 Desember 2014. Habibie menerima penghargaan Lifetime Achievement atas jasanya memastikan adanya percepatan Pemilu 1999. TEMPO/Dhemas Reviyanto
25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

Pada 7 Juni 1999 atau 25 tahun silam, untuk pertama kalinya pemilihan umum atau pemilu digelar di era reformasi, diikuti 48 partai politik.


Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

7 hari lalu

Perdana Menteri India, Narendra Modi, (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping. Reuters India
Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

Kementerian Luar Negeri Cina menyerukan hubungan bilateral yang sehat dan stabil dengan India setelah kemenangan Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilu.


Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

7 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut Pemilu 2024 adalah proses politik yang dinilai brutal. Ada wacana amandemen UUD 1945.


Kapolda soal Kekerasan di Papua Berlanjut: Kemarin Longgar Ada Pilpres

8 hari lalu

Kapolda Papua Mathius Derek Fakhiri ditemui di Swiss-Belhotel, Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kapolda soal Kekerasan di Papua Berlanjut: Kemarin Longgar Ada Pilpres

Kapolda Papua mengatakan sempat ada peralihan fokus aparat pada gelaran pemilihan umum, namun kepolisian akan mengambil langkah tegas kasus kekerasan.


Bamsoet Terima Aspirasi Kaji Ulang Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Sistem Pemilu

8 hari lalu

Bamsoet Terima Aspirasi Kaji Ulang Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Sistem Pemilu

Pentingnya mengkaji kembali keberadaan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024. Ini profil dan perjalanan karier politiknya,


Sah! Claudia Sheinbaum Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

9 hari lalu

Claudia Sheinbaum. REUTERS/Raquel Cunha
Sah! Claudia Sheinbaum Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

Claudia Sheinbaum memenangkan pemilu Meksiko dan mencatatkan diri sebagai presiden perempuan pertama negara itu.