TEMPO.CO, Jakarta - Jepang mengajukan sebuah protes kepada pemerintah Korea Selatan setelah seorang anggota parlemen Negeri Gingseng itu mengatakan Kekaisaran Jepang harus meminta maaf kepada perempuan Korea Selatan yang dijadikan pekerja seks selama penjajahan Jepang pada Perang Dunia II.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 12 Februari 2019, Juru bicara Dewan Nasional Korea Selatan Moon Hee-sang dalam sebuah wawancara pada akhir pekan lalu mengatakan Kaisar Akihito sebagai putra dari pelaku utama kejahatan perang harus meminta maaf kepada perempuan-perempuan Korea Selatan yang dijadikan pekerja seks sebelum Kaisar Akihito meletakkan jabatan pada akhir April 2019 nanti.
“Ini akan menjadi sebuah tanda (minta maaf) kalau Tokyo ingin mengakhiri sengketa yang berkepanjangan ini,” kata Moon.
Baca: Pria Jepang Curi 70 Pasang Sepatu Bekas demi Hasrat Seksual
Lee Yong-soo, 90 tahun, adalah salah satu korban selamat Jugun Ianfu yang dipaksa menjadi budak seks untuk pasukan Jepang selama perang.[REUTERS]
Jepang bertempur dalam perang dunia II di bawah kepemimpinan ayah Kaisar Akihito yakni Kaisar Hirohito. Sekertaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga pada Selasa, 12 Februari 2019 di ibu kota Tokyo mengatakan komentar Moon itu sungguh disayangkan.
Baca: Orang Jepang Makin Menjauhi Seks
“Kami sangat memprotes pernyataan dia (Moon) yang mengandung konten sungguh tidak pantas dan sangat disayangkan. Saat ini kami menuntut sebuah permohonan maaf dan penarikan kata-katanya,” kata Suga.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Moon hanya menyoroti perlunya Tokyo memperlihatkan ketulusan sikap untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu.
Korea Selatan dan Jepang telah mencapai sebuah kesepakatan pada 2015 lalu untuk menyelesaikan sengketa perempuan-perempuan Korea Selatan yang dijadikan pekerja seks saat penjajahan Jepang di Korea Selatan. Dalam kesepakatan itu, Tokyo meminta maaf kepada para korban dan memberikan uang bantuan sebesar 1 miliar yen atau 126 miliar kepada mereka.
Akan tetapi, sejumlah korban menolak menerima uang tersebut karena permohonan maaf Tokyo tersebut dinilai tidak tulus. Di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in, Seoul mengatakan kesepakatan itu cacat.
“Pemerintah kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan hubungan, namun saat yang sama mempromosikan sebuah solusi bijak untuk masalah hukum di masa lalu ini,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Roh Kyu-deok.
Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang memburuk sejak Pengadilan Tinggi Korea Selatan pada 2018 lalu memutus warga Korea Selatan bisa meminta uang kompensasi ke perusahaan-perusahaan Jepang ketika mereka diminta melakukan sebuah kerja paksa di era perang. Hubungan kedua negara semakin terpuruk ketika pada Januari 2019 lalu sebuah jet tempur Jepang melakukan patroli, dimana tindakan itu disebut Seoul sebagai intimidasi terhadap kapal-kapal perangnya
