Raja Thailand Teken Dekrit Setuju Pemilu Digelar

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun berdiri dengan membawa jubah safron dalam upacara keagamaan Kathin di Wat Debsirindrawas, Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2017. Upacara keagamaan ini digelar untuk memberikan jubah baru bagi para biksu Buddha. Bureau of the Royal Household via AP

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun berdiri dengan membawa jubah safron dalam upacara keagamaan Kathin di Wat Debsirindrawas, Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2017. Upacara keagamaan ini digelar untuk memberikan jubah baru bagi para biksu Buddha. Bureau of the Royal Household via AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menandatangani dekrit persetujuan untuk mengadakan pemilu pertama sejak kudeta militer pada tahun 2014.

    Adapun jadwal pemilu akan diumumkan dalam beberapa hari lagi, setelah beberapa kali ditunda lama.

    Baca:  Thailand Akan Gelar Pemilu Pada Februari 2019

    Mengutip laporan Channel News Asia, Rabu, 23 Januari 2019, dekrit raja Maha diterbitkan di Roya Gazette. Dekrit itu meminta pemilu digelar untuk memilih anggota parlemen. Komisi Pemilu diberi waktu lima hari oleh Kerajaan untuk mempersiapkan pemilu.

    Pemerintahan militer yang dipimpin Perdana Menteri Chan-O-Cha s telah menjelaskan bahwa pemilu akan digelar paling lambat akhir Februari 2019. 

    Baca: Menjelang Pemilu, Thailand Longgarkan Aturan Aktivitas Politik

    Menurut pengamat, pemilu kali ini merupakan pemilu pertama sejak militer menjatuhkan kabinet Yingluck Shinwatra lima tahun lalu

    Pemilu diperkirakan diadakan sebelum upacara penobatan Maha sebagai Raja Thailand pada Mei mendatang.

    Baca:  Menjelang Pemilu, 4 Menteri di Thailand Bentuk Partai Baru

    Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang kembali bertarung dalam pemilu 2019 dari tempat pengasingannya di luar negeri telah membagikan pandangannya kepada masyarakat Thailand dan ekonomi negara itu melalui podcast.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.