Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR AS Tolak Terima Gaji Selama Penutupan Pemerintahan

image-gnews
Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]
Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPR AS menolak gaji pertama sebagai aksi solidaritas terhadap 800 ribu pegawai pemerintah yang tak digaji akibat penutupan pemerintahan.

Anggota DPR dari Demokrat, Chris Van Hollen, adalah salah satu dari belasan anggota kongres yang menolak gaji selama penutupan pemerintahan yang kini berlangsung 22 hari, menurut laporan NBC News, 12 Januari 2018.

Terhitung hari Sabtu, pemerintahan Trump memecahkan rekor penutupan pemerintahan terlama sejak penghentian layanan pemerintahan pada 22 Desember tahun lalu.

Baca: Pemerintahan Trump Catat Rekor Penutupan Pemerintahan Terlama AS

Menurut Van Hollen, dirinya menolak gaji karena ia ingin diperlakukan sama seperti pegawai pemerintahan lain, yang tidak mendapat gaji karena penutupan pemerintahan membuat anggaran 2019 belum disahkan.

"Saya telah menginstruksikan kantor pencairan gaji Senat untuk memperlakukan saya seperti pegawai federal lainnya, setidaknya 800.000 yang tidak digaji saat ini. Jadi saya tidak akan mendapatkan gaji saya selama periode penutupan pemerintah ini," kata Van Hollen.

Setidaknya tercatat 14 anggota legislatif yang baru saja dilantik sebagai anggota Kongres AS, menolak gaji atau menyumbangkan gaji mereka, termasuk dari Partai Republik, Dan Crenshaw yang mewakili Texas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Crenshaw, dia akan menunda menerima gaji sebesar US$ 174 ribu (Rp 2,4 miliar) sampai parlemen sepakat dengan Trump untuk membuka pemerintahan.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

Selain mereka yang menolak, ada juga yang menyumbangkan gaji mereka selama pegawai pemerintah tidak menerima gaji. Salah satunya anggota DPR Demokrat Richard Blumenthal yang menyumbangkan semua gaji pertamanya untuk yayasan Homes for the Brave, sebuah yayasan untuk membantu veteran perang tunawisma, Kemudian ada anggota DPR perwakilan Hawaii Mazie Hirono yang menyumbangkan gaji kepada bank makanan untuk mereka yang tidak mampu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi (tengah: blazer abu-abu) berpose bersama perempuan anggota Kongres AS terpilih ke-116 di Capitol Hill di Washington, AS 4 Januari 2019. [Leah Millis / Reuters]

Sementara beberapa anggota Kongres AS telah berkomitmen untuk menolak gaji demi pendanaan untuk sembilan departemen penting pemerintah, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman, dipulihkan, sebagian besar anggota Kongres tetap mengambil gaji mereka. Anggota yang tetap mengambil gaji memberikan gaji mereka untuk amal, namun ada juga yang beralasan mengambil gaji atau tidak tetap tidak mengubah apapun.

Baca: Government Shutdown Berlanjut, Bagaimana Nasib PNS AS Tanpa Gaji?

Para anggota DPR AS dan Senat AS mendapat gaji US$ 193.400 (Rp 2,7 miliar) per tahun, dibandingkan dengan gaji pekerja federal rata-rata US$ 51.340 (Rp 723 juta) per tahun, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, di mana 800.000 pegawai negeri terpaksa bekerja tanpa bayaran atau dirumahkan tanpa bayaran selama penutupan pemerintahan parsial yang melumpuhkan layanan publik Amerika Serikat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

22 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Gibran Wakil Presiden Terpilih, Berapa Gaji dan Tunjangannya?

22 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. Foto Sekretariat Wakil Presiden
Gibran Wakil Presiden Terpilih, Berapa Gaji dan Tunjangannya?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih. Berapa gaji dan tunjangan Gibran?


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

23 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

23 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.