TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan negara dan tidak akan mundur satu inchi-pun dalam mempertahankannya. Setiap gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan akan disikapi secara tegas oleh Indonesia.
"Berita bohong bahkan tindak kriminal dengan senjata oleh kelompok separatis tidak akan membuat Indonesia mundur satu inchi-pun. Dalam mempertahankan kedaulatan negara, Indonesia tidak akan mundur satu inchi-pun," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2019, Rabu, 9 Januari 2019 di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta.
Baca: Sandiaga Bicara Soal Kelompok Bersenjata di Papua
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyampaikan pidato tahunan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 9 Januari 2019. Sumber: Infomed/Kemlu
Baca:Fakta - Fakta Penembakan Pekerja di Papua
Pernyataan Retno itu terkait tindak kekerasan di kabupaten Nduga, Papua pada 1 dan 2 Desember 2018. Ketika itu, sebanyak 28 pekerja jalan trans Papua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadan kelompok kriminal bersenjata.
Menurut Retno kekejaman kelompok separatisme kepada penduduk sipil harus dikutuk dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sebab Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan hal yang tidak dapat ditawar.
Retno memastikan gangguan-gangguan kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak akan menyurutkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Program membangun dari Timur ke Barat - membangun dari desa ke kota, akan terus dilanjutkan.
Provinsi Papua Barat, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda atau yang dulu dikenal dengan sebutan Nugini Belanda. Pada 1963, wilayah ini dianeksasi oleh Indonesia dan dinamai Irian Jaya. Pada 1999 Indonesia membelah wilayah ini menjadi dua Provinsi yakni Papua dan Papua Barat.
Gerakan separatis yang terjadi di Papua serta Papua Barat diduga didukung negara asing, di antaranya Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Dalam hukum internasional suatu wilayah bisa memerdekakan diri jika direstui oleh pemerintah pusat dan komunitas internasional. Apabila salah satu pihak tersebut tidak memberikan izin, maka kemerdekaan itu sulit terwujud.
