Presiden Macron Naikkan Upah Minimum, Petani Prancis Menolak

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa rompi kuning dari Serikat Buruh Tani Prancis Coordination Rurale.[www.coordinationrurale.fr]

    Massa rompi kuning dari Serikat Buruh Tani Prancis Coordination Rurale.[www.coordinationrurale.fr]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha memadamkan protes rompi kuning dengan menaikkan upah minimum dan memotong pajak, namun ditolak oleh serikat petani.

    Presiden Emmanuel Macron berusaha menenangkan demonstran rompi kuning, dengan menawarkan kenaikan gaji minimum bulanan sebesar 100 euro atau sekitar Rp 1,6 juta dan menurunkan pajak untuk warga miskin, menurut laporan Russia Today, 14 Desember 2018.

    Baca: Pasca Unjuk Rasa Jaket Kuning, Petugas Kebersihan Paris Berbenah

    Tapi Veronique le Floch, Sekretaris Jenderal Coordination rurale, sebuah serikat buruh petani Prancis, mengatakan kepada RT bahwa Macron hanya memeluk para penerima upah tetapi gagal memberikan janji serupa kepada mereka yang bekerja di bidang pertanian.

    Sejumlah pengunjuk rasa mengenakan jaket kuning berunjuk rasa di ibu kota Brussel, Belgia, yang merupakan ibu kota Uni Eropa, sebagai bentuk simpati kepada unjuk rasa jaket kuning di Prancis menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Reuters

    "Kami tidak ada hubungannya dengan upah minimal karena kami tidak berbicara lembur karena semuanya tidak jelas ketika Anda bekerja 70 jam seminggu," kata le Floch karena mengabaikan petani dan tidak mempertimbangkan pendapatan riil dari orang yang tinggal di daerah pedesaan.

    "Dia lupa bahwa setiap detik petani hidup dengan kurang dari 365 euro sebulan, bahwa pensiun seorang petani berada di bawah standar tunjangan sosial," kata ketua serikat buruh.

    Baca: Biaya Hidup Naik, PM Prancis Siap Bantu Pekerja Bergaji Rendah

    Menurut le Floch, para petani menghabiskan separuh dari pendapatan mereka untuk berbagai pajak, termasuk pajak atas asuransi sosial wajib, pajak tanah, dan pajak penghasilan."Bahkan jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda masih harus membayar pajak itu," jelasnya.

    Langkah-langkah Macron menemui massa ditanggapi dingin oleh oposisi Prancis dan masyarakat.

    Baca: 5 Hal Penting Soal Unjuk Rasa Jaket Kuning di Prancis

    Gerakan rompi kuning beraksi melawan pajak baru, yang diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga BBM, menjadi protes nasional besar-besaran.
    Bentrokan antara massa rompi kuning dengan polisi juga terjadi, yang memaksa Presiden Prancis Emmanuel Macron membatalkan kenaikkan pajak dan harga BBM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.