TEMPO.CO, Vancouver – Pengadilan di Vancouver, Kanada, kemungkinan bakal meminta uang jaminan senilai jutaan dolar atau puluhan miliar rupiah untuk pembebasan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou dari tahanan sambil menunggu proses ekstradisi ke Amerika Serikat.
Baca:
Pengacara Gary Boting, yang pernah menangani kasus melibatkan ekstradisi, mengatakan Meng juga bakal diharuskan menyerahkan paspornya.
Selain itu, Meng juga bisa dipasangi dengan peralatan pengawasan elektronik. Pengadilan bahkan bisa meminta petugas keamanan memonitor langsung keberadaan Meng hingga putusan mengenai ekstradisi ke AS keluar.
“Jika Meng melakukan perlawanan terhadap putusan ekstradisi itu, maka kasusnya bisa berlangsung hingga bertahun-tahun,” begitu dilansir Reuters mengutip penjelasan sejumlah pengacara seperti dilansir pada Jumat, 7 Desember 2018.
Baca:
Persidangan mengenai ekstradisi pernah terjadi pada kasus Lai Changxing, yang merupakan seorang pengusaha Cina dan melarikan diri ke Kanada. Dia terkena tuduhan hukum melakukan penyuapan dan berupaya melawan ekstradisi ke Cina selama 12 tahun.
Sebaliknya, jika Meng tidak melakukan perlawanan mengenai putusan ekstradisi maka kasus ini akan kelar dalam beberapa pekan dan dia akan langsung dibawa ke AS. Meng ditahan atas permintaan otoritas AS terkait dugaan skema untuk menyiasati perbankan global terkait larangan untuk menyuplai peralatan komunikasi ke Iran.
Baca:
“Anda membutuhkan bukti material yang banyak untuk meminta pembebasan dari tahanan,” kata Richard Kurland, seorang pengacara imigrasi berbasis di Vancouver. Menurut dia, Meng bisa kembali ke tahanan jika pengadilan tidak membuat putusan mengenai uang jaminan.
Hingga kini belum diketahui dimana lokasi penahanan Meng. Menurut pengacara, ada kemungkinan Meng ditahan bersama tahanan lainnya dalam kondisi penjara yang tidak nyaman.
Huawei, yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, memiliki cabang di Kanada dan mempekerjakan sekitar 100 orang.
Baca:
Perusahaan ini memiliki kaitan dengan pemerintah dan militer Cina sehingga kerap mendapat sorotan dari pemerintah Barat. Ini karena ada kekhawatiran jaringan telekomunikasi yang dibangun dan produk telekomunikasi yang dijual seperti ponsel cerdas digunakan untuk kepentingan mata-mata pemerintah Cina.
Baru-baru ini, Jepang menutup peluang Huawei untuk menjadi penyuplai peralatan komunikasi kepada pemerintah. Ini juga berlaku untuk perusahaan Cina lainnya yaitu ZTE Corp.
Baru-baru ini, pemerintah Inggris juga meminta manajemen Huawei asal Cina untuk menjawab isu risiko ini terkait peralatan dan piranti lunak Huawei agar bisa terlibat dalam pembangunan jaringan telekomunikasi 5G.
